Lumajang,Sinar Pos –
Suasana Cafe Banana View Selasa (6/10/2026) malam tampak berbeda. Sejumlah anggota Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kabupaten Lumajang berkumpul melingkar, bukan sekadar ngopi, tapi mematangkan agenda kerja organisasi di tengah masifnya Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026.
Agenda utama malam itu satu: menyamakan langkah agar IPJI tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut mengawal program pendidikan terbesar tahun ini.
Ketua IPJI Lumajang, Eko Santoso menegaskan, revitalisasi kali ini skalanya luar biasa. Pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2025 menargetkan 10.440 satuan pendidikan secara nasional, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga SKB dan PKBM.
“Ini momentum. Banyak sekolah kita rusak sedang sampai berat, apalagi Lumajang daerah terdampak bencana Semeru dan masuk wilayah 3T. Kalau tidak dikawal, sayang sekali,” kata Eko.
Sekretaris IPJI, Bambang Irawan menambahkan, mekanisme yang dipakai sekarang adalah swakelola. Dana tidak lagi lewat kontraktor besar, melainkan langsung masuk ke rekening sekolah dan dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bersama masyarakat.
“Justru karena swakelola, pengawasan publik harus lebih kuat. IPJI harus hadir memastikan tepat sasaran dan transparan,” tegas Bambang.
Hal senada disampaikan anggota lainnya, Sholeh. Menurutnya masih banyak sekolah yang layak dapat bantuan namun gagal karena kendala teknis administrasi di aplikasi http://revit.kemendikdasmen.go.id.
“Jangan sampai ada sekolah yang sebenarnya rusak parah tapi tidak lolos karena salah upload foto 6 sisi atau status lahannya tidak jelas. Peran kita di situ, dampingi informasi,” ujarnya.
Peserta pertemuan lainnya, Samsul Arifin, memberikan pandangan berbeda yang lebih tajam. Ia menyoroti pentingnya narasi yang jujur agar revitalisasi tidak disalahartikan sebagai proyek bagi-bagi kue.
“Revitalisasi ini bukan proyek kontraktor. Ini dana pendidikan yang dikelola sekolah sendiri. Tugas kita sebagai penulis dan jurnalis adalah meluruskan narasi itu ke masyarakat. Kalau masyarakat paham, mereka akan ikut mengawasi,” kata Samsul.
Samsul juga mengingatkan agar IPJI Lumajang tidak berhenti pada pemberitaan seremonial daftar penerima seperti SDN Supiturang 04 atau SDN Pronojiwo 01 yang sudah terverifikasi, tetapi masuk lebih dalam ke kualitas pelaksanaan.
“Yang kita kawal itu mutunya. Apakah rehab 4 ruang kelas itu benar-benar sesuai spek? Apakah toilet yang dibangun layak? Apakah lab yang dijanjikan terbangun? Karena ujungnya adalah keselamatan anak-anak kita di kelas,” imbuhnya.
Ia mengusulkan agar IPJI membuat posko informasi sebagai pusat konsultasi gratis bagi kepala sekolah PAUD, TK, SMP, SLB, SKB dan PKBM yang masih bingung dalam proses pemeringkatan di aplikasi Kemendikdasmen.
Dari diskusi malam itu, IPJI Lumajang menyepakati tiga langkah kerja termasuk pemantauan lapangan terhadap sekolah penerima revitalisasi 2026 di Lumajang. Membantu sosialisasi dan literasi teknis pengajuan revitalisasi bagi satuan pendidikan yang belum lolos, serta membangun narasi informatif dan berimbang sebagai kontrol sosial yang konstruktif.
Pertemuan ditutup dengan komitmen menjadikan IPJI sebagai mitra kritis bagi Dinas Pendidikan Lumajang dan Kemendikdasmen, agar program revitalisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa, bukan sekadar laporan di atas kertas. (SL)
