Sidoarjo – Perkembangan teknologi digital mengubah pola kehidupan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Aktivitas warga kini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, seperti pos ronda, balai desa, dan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga di ruang digital melalui grup WhatsApp, media sosial, hingga berbagai platform daring.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Mulai dari penipuan online, judi online, pinjaman online ilegal, penyebaran hoaks provokatif, hingga ajakan tawuran yang dapat menyebar melalui perangkat digital.
Melihat perkembangan tersebut, Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Tahun Anggaran 2026, A. Risky Fardian C., S.I.K., M.Si., mengangkat gagasan bertajuk “Bhabinkamtibmas 5.0: Menjaga Desa di Dua Ruang”.
Dalam artikelnya, Risky menekankan bahwa transformasi digital menuntut Bhabinkamtibmas untuk mengembangkan peran. Polisi yang selama ini dikenal melalui kegiatan sambang, musyawarah desa, dan penyelesaian persoalan warga, kini juga dituntut hadir dan membangun kedekatan di ruang digital.
Menurutnya, Bhabinkamtibmas era 5.0 harus mampu menjalankan tiga peran strategis, yakni sebagai trusted messenger atau pembawa pesan tepercaya, sensor sosial hiperlokal, serta arsitek ketahanan desa.
Sebagai pembawa pesan tepercaya, Bhabinkamtibmas diharapkan aktif memberikan edukasi di grup komunikasi warga, meluruskan informasi keliru, mengingatkan masyarakat terhadap modus penipuan terbaru, serta mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memicu keresahan.
Peran kedua adalah menjadi sensor sosial hiperlokal. Setiap keluhan masyarakat dan indikasi kerawanan di lingkungan perlu dicatat serta dilaporkan secara digital kepada Polsek maupun Polres sebagai bahan deteksi dini. Pengelolaan informasi tersebut tetap harus memperhatikan privasi masyarakat dan digunakan untuk kepentingan pencegahan gangguan kamtibmas.
Sementara itu, sebagai arsitek ketahanan desa, Bhabinkamtibmas harus mampu menggerakkan kolaborasi dengan Babinsa, kepala desa, karang taruna, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan relawan literasi digital, penguatan ronda berbasis komunikasi grup, hingga kesepakatan bersama untuk mencegah balap liar dan gangguan keamanan lainnya.
Risky juga menyoroti pentingnya dukungan organisasi terhadap transformasi peran Bhabinkamtibmas. Keterbatasan jumlah personel, sarana komunikasi, serta pelatihan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.
Karena itu, Polres diharapkan memberikan pembekalan mengenai modus kejahatan digital, teknik mediasi, dukungan paket data, serta pedoman etika berkomunikasi di ruang digital. Selain itu, indikator keberhasilan kinerja Bhabinkamtibmas perlu diarahkan pada dampak nyata, seperti berkurangnya korban penipuan, cepatnya penanganan hoaks, dan menurunnya gangguan kamtibmas.
Melalui gagasan Bhabinkamtibmas 5.0, Risky menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi bukan untuk menggantikan kedekatan personal antara polisi dan masyarakat, melainkan memperkuat jangkauan pelayanan serta perlindungan kepada warga.
Bhabinkamtibmas era 5.0 bukan sekadar polisi yang aktif menggunakan gawai, tetapi sosok yang tetap dikenal di pos ronda dan dapat diandalkan ketika masyarakat membutuhkan informasi maupun perlindungan di ruang digital.
Kehadiran di dua ruang tersebut menjadi kunci agar Bhabinkamtibmas tetap menjadi wajah terdekat Polri bersama masyarakat, polisi yang dikenal namanya, dipercaya suaranya, dan selalu dapat dihubungi warga.(Awi)









