DPRD dan Pemkab Tanjabbar Bahas Tiga Ranperda, Perikanan hingga Pajak Daerah.

0
130

TANJABBAR – Tiga isu strategis yang menyangkut potensi sumber daya daerah, kesempatan kerja masyarakat lokal hingga penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai masuk dalam agenda legislasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ketiga isu tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna Pertama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan agenda penyampaian penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dan nota pengantar satu Ranperda usulan pemerintah daerah, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjabbar, Hamdani, SE, didampingi Bupati Tanjabbar Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, wakil ketua DPRD Hasan Basyri Harahap SH, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran pemerintah daerah dan undangan lainnya. Ketua DPRD Hamdani dalam memimpin jalannya sidang memastikan seluruh tahapan rapat paripurna berlangsung sesuai agenda dan tata tertib DPRD.

Rapat Paripurna pertama tersebut menjadi langkah awal pembahasan tiga regulasi yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat daerah.

Dua Ranperda inisiatif DPRD disampaikan oleh anggota Bapemperda Dedy Irawan, SH. Masing-masing berkaitan dengan Pengelolaan Perikanan Umum Daratan serta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Dalam penjelasannya, Dedy Irawan menyoroti besarnya potensi perikanan perairan umum daratan yang dimiliki Tanjung Jabung Barat, terutama di kawasan Sungai Pengabuan, Sungai Betara, serta sejumlah wilayah rawa yang didominasi lahan gambut.

Menurutnya, potensi tersebut merupakan salah satu sektor penting yang menopang perekonomian dan mata pencaharian masyarakat. Namun, pemanfaatan sumber daya perikanan masih membutuhkan pengaturan yang lebih memadai agar pengelolaannya berjalan tertib dan berkelanjutan.
Belum optimalnya tata kelola perikanan berpotensi memunculkan praktik pemanfaatan yang tidak berkeadilan, menurunkan produktivitas perikanan, hingga mengancam kelestarian sumber daya ikan.

Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya perikanan dengan memperhatikan kondisi daerah, kelestarian lingkungan serta kearifan lokal.

Selain sektor perikanan, Bapemperda juga menilai penguatan kebijakan tenaga kerja lokal perlu mendapat perhatian serius. Melalui perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2016, DPRD mendorong adanya pengaturan yang lebih konkret dalam pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal, termasuk memperjelas mekanisme pelaksanaan serta pengawasannya.

Dedy menjelaskan, keberadaan perusahaan dan aktivitas investasi di Tanjung Jabung Barat semestinya tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

Dengan penyempurnaan regulasi tersebut, diharapkan masyarakat lokal memiliki akses dan peluang yang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag menyampaikan nota pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati Anwar Sadat menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan sumber pendapatan yang lebih optimal.

Ia menjelaskan, pajak dan retribusi daerah merupakan komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

” Penyesuaian regulasi diperlukan seiring perkembangan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi pemerintah pusat, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Katanya.

Anwar Sadat memaparkan empat pertimbangan utama pengajuan Ranperda tersebut. Pertama, menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Kedua, mengoptimalkan PAD melalui pengelolaan potensi pajak dan retribusi secara lebih terukur, profesional, dan berkelanjutan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Ketiga, memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak maupun wajib retribusi melalui sistem pemungutan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Keempat, menjaga keseimbangan antara kepentingan peningkatan pendapatan daerah dengan kemampuan masyarakat, daya beli, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi

” Penyempurnaan regulasi nantinya mencakup sejumlah ketentuan, mulai dari jenis objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan hingga ketentuan retribusi daerah.” Tegasnya.

Namun, Bupati menegaskan optimalisasi pendapatan daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan. Perbaikan pendataan, peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem perpajakan daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, ingin menghadirkan sistem pajak yang berkeadilan, tidak memberatkan masyarakat, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, sekaligus mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Dengan demikian, pendapatan yang dihimpun pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membuka ruang terhadap berbagai saran, pendapat dan masukan dari DPRD untuk menyempurnakan substansi Ranperda agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, dapat diimplementasikan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Setelah seluruh agenda penyampaian penjelasan Bapemperda dan nota pengantar Bupati selesai, rapat paripurna pertama kemudian ditutup.
Pembahasan akan berlanjut pada Rapat Paripurna Kedua DPRD Tanjabbar yang dijadwalkan Kamis (19/11/2026) pukul 09.00 WIB.

Agenda selanjutnya meliputi penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda usulan pemerintah daerah, serta penyampaian pendapat Bupati atas penjelasan Bapemperda terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD.

Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses legislasi daerah untuk mengkaji lebih jauh substansi ketiga rancangan regulasi sebelum memasuki pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif.

Dengan masuknya tiga Ranperda tersebut dalam agenda pembahasan, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pengelolaan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat.(wir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here