Kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut ditekankan Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi atau Cak Sandi, saat membuka Apel Kesiapsiagaan Bencana dalam rangka kegiatan Edukasi Kebencanaan yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mojokerto, Selasa (17/11/2026), di Taman Bahari Majapahit.
Dalam sambutannya, Cak Sandi menyampaikan bahwa meskipun bencana tidak selalu dapat dicegah, risiko dan dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapan yang terencana dan kolaborasi seluruh pihak.
“Bencana memang tidak selalu dapat kita cegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi, dampaknya dapat kita tekan, dan keselamatan masyarakat dapat kita persiapkan. Di sinilah letak tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penanggulangan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Karena itu, kesiapsiagaan tidak dapat dibebankan hanya kepada BPBD, melainkan harus menjadi gerakan bersama.
“Ada tiga hal penting dalam membangun ketangguhan daerah, yakni kesiapsiagaan sebagai ukuran kapasitas pemerintahan, pengurangan risiko sebagai bagian dari kualitas pembangunan kota, serta ketangguhan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bencana,” tutur Cak Sandi
Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, perangkat daerah, tenaga kesehatan, relawan hingga masyarakat. Setiap unsur harus memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu bergerak dalam koordinasi yang terpadu.
“Kesiapan yang sesungguhnya terlihat ketika setiap unsur memahami tanggung jawabnya, mengetahui jalur koordinasinya, dan mampu mengambil tindakan secara cepat serta tepat,” katanya.
Dalam konteks Kota Mojokerto, ia juga mengingatkan pentingnya pengurangan risiko bencana sejak tahap perencanaan pembangunan. Terlebih, memasuki musim penghujan, sejumlah potensi ancaman seperti banjir, genangan, angin kencang, pohon tumbang, hingga gangguan infrastruktur perlu mendapat perhatian bersama.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat dan risiko lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Pengelolaan drainase, ruang resapan air, sungai, saluran, sampah, hingga lingkungan permukiman merupakan faktor yang saling berkaitan dalam mengurangi kerentanan kota terhadap bencana.
Di akhir sambutan, Cak Sandi berharap kegiatan apel dan edukasi kebencanaan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bersama untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi situasi darurat.
“Ukuran kesiapsiagaan kita bukan terletak pada seberapa banyak personel dan peralatan yang kita miliki, melainkan pada seberapa cepat kita mampu bergerak, seberapa baik kita bekerja bersama, dan seberapa banyak warga yang mampu kita lindungi,” pungkasnya.
Kegiatan edukasi kebencanaan ini berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026. Berbagai agenda edukatif dan menarik dihadirkan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi kesiapsiagaan bencana, pameran peralatan penanggulangan bencana, serta wahana free flying fox. Selain itu, kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan musik yang diharapkan dapat menarik antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal lebih dekat upaya penanggulangan bencana.(Ifa)









