Tulungagung, Sinar Pos –
Ribuan warga Muhammadiyah memadati area Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026) malam. Kehadiran mereka guna mengikuti Pengajian Akbar Milad ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Besuki.
Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, sebagai narasumber utama, serta didampingi oleh Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Selain menjadi ajang silaturahmi, momentum ini juga dimanfaatkan untuk meresmikan sejumlah fasilitas ibadah di wilayah setempat.
Dalam tausiyah kebangsaannya, Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti mengingatkan seluruh jamaah untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menyoroti fenomena arus informasi di media sosial yang belakangan ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi memicu kontroversi untuk keuntungan pribadi.
“Kunci kesuksesan sebuah bangsa yang besar adalah kebersamaan dan komitmen untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan (amar ma’ruf),” tegas Abdul Mu’ti di hadapan para jamaah.
Sementara itu Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyambut baik pesan sang Menteri. Ia mendorong agar momentum Milad ini menjadi pemacu bagi masyarakat Tulungagung untuk terus membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak mulia.
Tidak hanya membawa pesan damai, Mendikdasmen juga membawa “kado manis” yang telah ditunggu-tunggu oleh para tenaga pendidik. Pemerintah secara resmi tengah menggodok penataan kesejahteraan guru dan pegawai non-ASN secara masif.
Salah satu poin krusial yang dipaparkan adalah skema pengangkatan pegawai PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu tanpa tes. Kebijakan ini menyasar guru serta tenaga kependidikan lainnya dan direncanakan berjalan secara bertahap mulai Januari 2027.
Bagi tenaga non-ASN yang telah terdata dalam pangkalan data pemerintah, Abdul Mu’ti membawa angin segar terkait perluasan kesempatan karier. Pemerintah akan memberikan kelonggaran aturan yang memungkinkan tenaga non-ASN tetap bisa mengikuti tes CPNS meskipun usianya telah melewati batas 35 tahun.
Untuk mengantisipasi kecemasan para pegawai, pemerintah juga menjamin kepastian kerja bagi mereka yang nantinya belum berhasil lolos seleksi. Tenaga non-ASN tersebut dipastikan tetap dapat bekerja sebagaimana mestinya tanpa ada bayang-bayang pemutusan hubungan kerja sepihak.
Sebagai langkah penunjang untuk pemerataan mutu pendidikan di daerah, Kemendikdasmen sesaat lagi akan merilis seleksi awal bagi calon pengajar untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Program ini dirancang guna memastikan seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan standar kualitas pengajaran yang merata.
Rangkaian kebijakan strategis ini mempertegas komitmen nyata dari Presiden Prabowo Subianto dalam memprioritaskan peningkatan taraf hidup, jaminan kerja, serta kesejahteraan para ujung tombak pendidikan di seluruh penjuru tanah air. (Har)