Pakpak Bharat,Sumut Sinar Pos
Salak// Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Utara–Aceh melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemulihan pascabencana di Kabupaten Pakpak Bharat.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai 16 hingga 18 Oktober 2026, guna memantau perkembangan pemulihan sekaligus mengevaluasi langkah penanganan pascabencana di daerah tersebut.
Tim yang dipimpin Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., didampingi Kepala Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, diterima langsung oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama Wakil Bupati H. Mutsyuhito Solin, Dr., M.Pd., di Ruang Rapat Bale Sada Arih, Kantor Bupati Pakpak Bharat.
Dalam sambutannya, Bupati Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Satgas PRR terhadap upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Pakpak Bharat, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh Tim Satgas yang hadir hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud nyata sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana alam beberapa waktu lalu,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa respons cepat dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Kesigapan seluruh pihak, menurutnya, turut mendukung pemulihan rumah ibadah, rumah penduduk, serta aktivitas perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan berbagai langkah penanganan dan pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR Pascabencana Sumut–Aceh, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menangani dan memulihkan kondisi pascabencana.
“Kami melihat progresnya cukup baik. Selanjutnya, akan kita sesuaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kami juga ingin memperbarui data sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada Bapak Presiden,” ungkap Fadjar.
Ia menjelaskan bahwa laporan mengenai kondisi jalan penghubung Pagindar–Aceh akan ditindaklanjuti bersama Tim Satgas Aceh II yang membawahi Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, serta sejumlah wilayah lainnya di Aceh. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu menemukan solusi atas persoalan akses jalan penghubung tersebut.
Selain mengevaluasi perkembangan pemulihan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan, memperbarui data, serta merumuskan langkah tindak lanjut bersama pemerintah daerah. Hasil pemantauan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah pusat.
Fadjar turut menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap 13 indikator pemulihan, Kabupaten Pakpak Bharat telah masuk kategori hijau. Namun, anggaran bantuan bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang masih belum dicairkan.
“Bantuan untuk korban rumah rusak berat atau hilang memang belum cair anggarannya. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat, tetapi juga di seluruh wilayah,” jelasnya.
Usai rapat koordinasi, Tim Satgas PRR bersama Bupati Pakpak Bharat melanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah kecamatan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana, sekaligus mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan di lapangan sebagai bahan tindak lanjut.
Monitoring dan evaluasi yang dijadwalkan berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (RBM)