Gubernur Jatim Dialog Dengan Asosiasi Buruh Jelang Mei Day

0
53

Sidoarjo-Sinar Pos

Menjelang hari buruh nasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei , Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor serta Kapolresta Sidoarjo, Kepala Disnaker Provinsi Jatim dan pejabat lainnya menghadiri acara dialog bersama asosiasi buruh Jatim yang di selenggarakan di Resto Cofee Executif ,pada Jumat, (23/3) pukul 18.00 wib.

Acara tersebut membahas mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pekerja / buruh, mengingat lebaran Idul Fitri 1442 H kurang 18 hari lagi. Itu tandanya , sesuai aturan Kementrian Ketenagakerjaan harus segera mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)

Pemerintah sudah menetapkan ketentuan tentang THR lebaran atau tunjangan hari raya. Ini tertuang melalui Surat Edaran (SE) Kementrian Ketenagakerjaan bernomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya tahun 2021 bagi pekerja/ buruh di perusahaan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/ buruh,” katanya.

Adanya kepastian soal THR ini diharapkan bisa memberikan stimulus bagi konsumsi masyarakat di tengah pandemi covid-19 yang masih melanda.

“Pemberian THR bagi pekerja / buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya. Dalam masa pemulihan ekonomi ini THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong kebutuhan ekonomi,” jelasnya.

Mantan menteri sosial itupun mengatakan Pemprov Jatim baru saja meluncurkan 55 posko pengaduan THR di 38 kabupaten/ kota. Seluruh posko pengaduan tersebut tersebar di kantor Disnaker kabupaten, kota dan Balai Pelatihan Kerja (BLK)

“Setelah di buatkan posko kita memberikan sosialisasi agar pengusaha tepat waktu dalam memberikan THR kepada karyawannya. Posko ini akan melayani semua keluhan pekerja terkait hal itu. Rencananya posko ini mulai aktiv Senin (26/4). Saya menghimbau agar perusahaan memberikan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari / H-7 sebelum Idul Fitri,” ucapnya.

Sementara terkait peringatan Hari Buruh, Ketua SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan bahwa mengenai tuntutan masih sama. Yakni menolak adanya undang-undang cipta kerja dan juga turunannya.

“Saat ini rekan-rekan kami di DPP sedang bersidang di MK untuk menolak undang-undang cipta kerja. Idealnya harus menunggu hasil keputusan dari MK terkait dengan undang-undang tersebut,” katanya.

Disinggung aksi turun kejalan, Fauzi mengatakan akan membahas lebih lanjut.

“Jangan sampai aksi kami akan merugikan berbagai pihak. Apakah kami nanti akan turun kejalan, kami putuskan pada hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan hari buruh,” pungkasnya. (Awi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here