Terkena Pembangunan Irigasi Teknis Uper Komering, Pemkab OKI Serahkan Sertifikat dan SPHAT Milik Warga Desa Cahaya Maju

0
46

KAYUAGUNG-OKI, Sinar Pos

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) melalui Dinas Pertanahan menyerahkan sertifikat dan surat pengakuan hak atas tanah (SPHAT) milik warga Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing yang terkena pembangunan irigasi teknis uper Komering.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) II Sekretariat Daerah OKI, dipimpin oleh Wakil Bupati OKI HM Dja’far Shodiq serta didampingi Sekda OKI H Husin, S.Pd MM dan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Dedi Kurniawan, S.STP, Rabu (24/2) pagi.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanahan OKI Dedi Kurniawan mengatakan, kegiatan pembebasan tanah untuk irigasi uper Komering dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Wilayah VIII Provinsi Sumsel dan dana Pemkab OKI melalui Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI, menggunakan APBD tahun 2012.


“Lokasi pembebasan tanah tersebut berada di wilayah Kecamatan Lempuing. Dan masyarakat yang terdampak, pembebasan lahannya melalui sumber dana APBD Kabupaten OKI yaitu Desa Tulung Harapan, Cahya Maju, Sindang Sari, Tugu Mulyo dan Bumi Agung sebanyak 269 persil, yang terdiri dari sertifikat dan SPHAT,” jelas dia.

Pada waktu pembebasan tanah tahun 2012, jelas dia lagi, ganti rugi yang dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI tersebut, saat itu tidak disertai dengan pengembalian alas hak yang masih ada sisa tanahnya sampai dengan tahun 2020.

“Pada 2018-2019, Pemkab OKI melalui Dinas Pertanahan telah menganggarkan dana untuk pemisahan surat tanah tersebut melalui APBD tahun 2018 dan 2019, serta telah siap untuk menyerahkan kepada masyarakat namun sebagian masih dalam proses,” ungkap dia.

Dari jumlah 196 alas hak Desa Cahya Maju, penyerahan pemecahan sertifikat dan SPHAT yang sekarang dilaksanakan yaitu berjumlah 141 persil. Jelas dia lagi, terdiri dari pemecahan sertifikat sebanyak 28 persil dan SPHAT sebanyak 113 persil.
]
“Sedangkan sisanya (14 sertifikat), masih dalam proses di kantor Pertanahan OKI (BPN) dan SPHAT masih dalam proses Dinas Pertanahan (41 SPHAT) dan Balai Besar Wilayah VIII (1 SPHAT),” terang dia.

Untuk diketahui, lanjut dia, SPHAT yang dikembalikan apabila luasan ganti rugi tersebut lebih banyak terkena ganti rugi, maka alas hak yang asli akan diambil Pemkab OKI, demikian sebaliknya. “Namun sertifikat akan dikembalikan sertifikat aslinya dengan sudah diberikan keterangan oleh Kantor Pertanahan OKI (BPN) bahwa sudah dipisahkan atau dipecah,” jelas dia.

“Kami selaku Kepala Dinas Pertanahan berkomitmen akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Insya Allah meski saya baru satu tahun menjabat, kami akan berusaha mengejar ketertinggalan yang ada,” tambah dia.

Sementara itu, Wakil Bupati OKI HM Dja’far Shodiq dalam sambutannya mengatakan, tanah merupakan salah satu aset kita semua yang harus dapat kita kelola secara aman, tanpa adanya persengketaan yang mungkin saja terjadi.

“Inilah fungsi dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang merupakan program strategis nasional, pendaftaran tanah sistematis lengkap berfungsi untuk mengurangi sengketa tanah yang terjadi,” ujar dia.

Sertifikat tanah, sambung dia, tentu sangat penting sebagai dasar bukti kepemilikan tanah yang sah serta memberi kepastian hak atas kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum dan tentu akan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. [RF,AR.]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here