DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Lanjutan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020 Menjadi Perda

0
39

Blitar , Sinar Pos

DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna lanjutan dengan agenda Penyampaian Laporan Banggar terhadap Pembahasan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilanjutkan dengan persetujuan Ranperda, pada Senin malam (31/08). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, beserta Wakil Ketua Susi Narulita KD, SIP dan Mujib, SM.

Dalam sambutannya, Suwito menyampaikan, bahwa rapat paripurna malam ini, merupakan lanjutan dari rapat paripurna pada 18 Agustus 2020 lalu, dimana Bupati telah menyampaikan penjelasanya terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2020, dan kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020, fraksi-fraksi DPRD juga telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

“Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar, telah melaksanakan tugasnya guna membahas dan mencermati materi terkait Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti dengan proses penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD,” ungkapnya.

Dalam penyampaian laporan Badan Keuangan, Muharam Sulistyono, menyampaikan, bahwa adanya penurunan anggaran. Untuk pendapatan APBD mengalami penurunan sebesar 0,4 persen yang Rp.2.382.048.060.186,00 naik menjadi Rp.2.235.700.942.541,69. Sedangkan untuk belanja daerah dari 2.571.913.581.957,00 mengalami defisit 159.712.440.838,05 menjadi 2.412.201.141.118,95 dan untuk pembiayaan daerah tidak mengalami silpa.

Badan Anggaran juga memberikan sejumlah rekomendasi, diantaranya Program padar karya dengan swakelola tipe 4 harus dipersiapkan secara matang baik legalitas Pokmas, Kesiapan Desa/kelurahan maupun pendampingnya. Besaran alokasi program BTT untuk Desa/Kelurahan sebaiknya memperhatikan demografi dan statistik daerah tersebut. Tingkat penyerapan anggaran di semua OPD Kabupaten Blitar diharapkan bisa lebih ditingkatkan sehingga tidak terdapt silpa yang besar di tahun 2020.

“Banggar juga memberikan rekomendasi agar OPD memberikan perhatian yang besar terhadap penanganan pandemi Covid-19, Mengawal dan menjamin aktivitas pertanian tetap berjalan termasuk pengawalan distribusi pupuk dan benih. Kami juga meminta semua OPD di Kabupaten Blitar untuk melakukan pengendalian, penajaman, efisiensi dan efektifitas belanja daerah,” kata Sulistiono.

Sebelum DPRD kabupaten Blitar memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan akhir. Dari kelima fraksi mensetujui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk dijadikan Peraturan Daerah. Seluruh Fraksi juga berharap agar rekomendasi yang disampaikan untuk dilaksanakan tidak hanya menjadi wacana saja.

Persetujuan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah ditandai dengan penandatanganan Berita Acara persetujuan antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM menyampaikan pandangan akhirnya terkait laporan Badan Anggaran tersebut. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar yang telah melakukan pembahasan secara maraton di tengah pandemi Covid-19. Terkait dengan pandangan akhir yang disampaikan fraksi akan segera ditindaklanjuti.

“Selanjutnya untuk Peraturan Daerah yang telah disetujui akan segera dikirimkan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi. ” Jelasnya.(Har/Adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here