CEGAH KEKERASAN DI SEKOLAH, YOUTH CENTER SeBAYA MELATIH GURU DAN SISWA SMA DI SURABAYA

0
61

Surabaya Sinar Pos – 4 September 2020. Kekerasan seksual di institusi pendidikan merupakan salah satu realitas buruknya citra institusi pendidikan di Indonesia. KPAI mencatat selama 2019 menerima laporan sebanyak 21 kasus dengan jumlah korban mencapai 123 anak. Pelakunya 21 orang dimana satu diantaranya adalah wanita serta 90% mereka seorang guru dan sisanya merupakan kepala sekolah.

Jika diperinci, guru olahraga adalah pelaku pelecehan terbanyak dengan jumlah 29%, disusul guru agama dengan 14%. Di Kota Surabaya sendiri, berdasarkan catatan Unit PPA Polrestabes Surabaya terdapat 47 kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan selama tahun 2019.

Para korban masih berusia dari SD-SMA. Bahkan, per Januari 2020 sudah terdapat laporan sebanyak 10 kasus serupa. Data-data diatas tentu hanya berdasarkan kasus yang terlapor, dapat diyakini bahwa kasus serupa masih banyak terjadi dan tidak terlapor sehingga luput dari proses tindak lanjut. Data-data diatas adalah kasus yang berhasil terekam oleh pihak berwajib, tentu masih ada kasus-kasus yang belum terungkap.

Fenomena demikian terjadi karena pendidikan seks masih dianggap tabu termasuk di sekolah. Pendidikan seksual tidak mengenal istilah “terlalu dini”, padahal dalam prakteknya, pendidikan seksual dapat disesuaikan dengan usia anak didik. Mulai usia anak-anak dikenalkan bagaimana mengenalkan anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, jika menginjak usia remaja masuk kedalam materi kesehatan reproduksi, begitupun seterusnya.

Sebenarnya, saat ini sudah terdapat peraturan terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Permendikbud No. 28 Tahun 2015. Peraturan tersebut mengamanatkan setiap sekolah untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan bahkan wali murid.

Sekolah juga perlu membuat mekanisme pelaporan hingga pemulihan korban kekerasan yang jelas. Namun sangat disayangkan peraturan yang sangat positif ini tidak dibarengi dengan kesadaran pihak sekolah untuk melaksanakan peraturan tersebut. Selain itu, posisi kementerian yang hanya sebagai regulator tidak bisa memberikan intervensi secara langsung terhadap sekolah. Proses implementasi sepenuhnya diberikan kepada kewenangan pemerintah daerah.

Satu hal lagi yang perlu menjadi catatan dalam peraturan menteri tersebut adalah, tidak dilibatkannya peran siswa ke dalam tim yang dibentuk. Melihat fakta bahwa siswa-lah yang sering menjadi korban tindak kekerasan di sekolah.

Melihat situasi demikian, maka perlu adanya pembekalan dan pembentukan tim yang mengkolaborasikan antara siswa dan guru di SMA sebagai aktor utama dalam sekolah untuk diberikan pemahaman secara komprehensif masalah kesehatan seksual dan reproduksi.

Dengan harapan nantinya, merekalah yang menjadi aktor utama sekaligus penggerak pendidikan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah. Sehingga cita-cita gerakan sekolah anti kekerasan seksual dapat terpenuhi dengan nihilnya kasus-kasus yang terjadi dan turut menekan angka kekerasan seksual yang terjadi.
Melalui kegiatan ini, Youth Center SeBAYA PKBI Jawa Timur berhasil melatih kader sekolah yang terdiri dari guru dan siswa.

Pada tanggal 12-13 Agustus 2020, para kader telah diberikan pelatihan via daring dengan durasi 3 jam per hari. Dimulai pada hari pertama, diisi oleh para fasilitator yang menyampaikan bagaimana menyamakan persepsi seputar hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dilanjutkan materi kekerasan seksual sebagai dasar pemahaman para peserta. Tak lupa para peserta juga diberikan bekal melakukan teknik konseling dasar apabila terjadi indikasi kasus kekerasan di lingkungan sekolahnya.

Sesi diskusi dan sharing pengalaman menjadi rangkaian paling menarik dalam kegiatan ini. Para peserta menyuarakan berbagai pertanyaan dan pengalaman yang didapatkan selama di sekolah.
Pada hari kedua, materi pertama disampaikan oleh narasumber dari BKKBN Jawa Timur melalui insan genre.

Disini banyak berdiskusi terkait peran pemerintah dalam proses penanganan dan pecegahan kekerasan seksual di sekolah.

Dilanjutkan narasumber dari Savy Amira yang memaparkan bagaimana cara mengidentifikasi kasus hingga proses pendampingan yang bisa dilakukan. Disambung materi ketiga sekaligus penutup adalah cerita baik dari PKBI Jawa Tengah yang berhasil mengadvokasi pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi hingga mampu mendapat dukungan anggaran dari pemerintah setempat.

Kegiatan ini jelas bertujuan agar para guru dan siswa dapat berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Diakhir kegiaitan para peserta memberikan komitmennya dalam melaksanakan misi tersebut. nantinya, para siswa dan guru yang terlibat ini tidak serta merta dilepaskan begitu saja, mereka akan menjadi mitra Youth Center SeBAYA dalam mengawal misi ini di sekolah masing-masing.

Dilaksanakannya kegiatan ini merupakan dukung dari Aliansi Satu Visi, sebuah jaringan lembaga yang bergerak dan fokus pada isu kesehatan seksual dan reproduksi. (Nwi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here