Kapolres Bangkalan : Perbup No.63/2020 Sejalan Dengan Inpres No.6/2020

0
358
BANGKALAN, MADURA JAWA TIMUR, RABU (02/09/2020) SINARPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Dalam inpres tersebut, Jokowi memerintahkan seluruh Gubernur dan Wali Kota serta Bupati untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan COVID-19. Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.
Menanggapi inpres tersebut, Kepala Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan AKBP. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., mengatakan Bangkalan telah memiliki Perbup Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease COVID-19 di Kab. Bangkalan itu dianggap sejalan dengan Inpres No.6 Tahun 2020.
“Sebenarnya Inpres yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah menjadi payung hukum bagi seluruh daerah di seluruh Indonesia. Nah kalau lihat Perbup No.63/2020 ini sudah dilaksanakan sudah lima hari, itu sudah merupakan pelaksanaan dari Inpres itu sendiri,” ucap Alumnus Akpol Tahun 2001 itu.
Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron menerbitkan Perbup 63/2020 pada hari Jum’at (28/08/2020) lalu. Salah satu yang diatur adalah sanksi bagi orang atau badan yang tidak mengindahkan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan. Isinya mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.
Sanksi ringan dapat berupa pembinaan dan teguran tertulis. Sanksi sedang dapat berupa pembubaran paksa atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan, bisa juga berupa penutupan paksa tempat usaha milik orang pribadi atau badan. Adapun sanksi berat dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.
Menurut Kapolres Bangkalan, Bupati Bangkalan sudah berupaya memperketat protokol kesehatan melalui Perbup tersebut. Karena baginya, protokol kesehatan menjadi satu-satunya kunci untuk mengendalikan COVID-19, khususnya di Kab. Bangkalan, Madura Jawa Timur.
“Kita tinggal melanjutkan dan sangat mendukung apa yang Bapak Presiden instruksikan kepada kami,” pungkasnya. (Rosi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here