SENGKETA LAHAN H.MISARI DENGAN PT. MBN BERLANJUT

0
574
Banyuwangi- Sinar Pos, persoalan sengketa lahan H.Misari dengan PT. Mitra Buana Niaga berlanjut. Kali ini pihak kuasa hukum H.Misari akan melakukan pengukuran kembali serta memasang patok batas lahan yang diklaimnya bersama BPN Banyuwangi dan dihadiri penyidik Polda Jatim, aparat desa serta pihak PT. MBN, yang keberadaan lahannya di dalam kawasan Hotel El Royal, Desa Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.
“H. Misari dahulunya mempunyai tanah di wilayah ini, yang dia beli tanahnya pada sekitar tahun 1978-1979 dan telah didaftarkan tanahnya menjadi hak milik/surat sertifikat yang terbit pada tahun 1985, setelah itu lahan tersebut dia tinggalkan dikarenakan beliaunya berdinas sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS, yang tentunya bertugas secara berpindah-pindah, seingat beliau, tanah/lahan yang ditinggalkan tersebut berupa lahan kebun yang ditanami kelapa, oleh temanya yang disuruh/diamanati ngelola tidak terawasi dan menjaga komunikasi baik oleh H. MISARI sendiri. Setelah sekia lama barulah ada kesempatan balik ke Daerah Banyuwangi pada tahun 2017 dan didapatinya lahan yang dia tinggalkan dahulu, telah berubah menjadi kawasan Perhotelan Elroyal Banyuwangi. Disampaikan oleh pengacaranya (H. Misari) “dimana lahan/kebun kelapaku yang dahulu…..kok hilang semua,” sekarang sudah menjadi kawasan hotel”, kata Recky (kuasa hukum) H. Misari kepada media Sinar Pos, rabu (15/7/2020).
Masih lanjut, dan untuk menelusuri kembali lahannya yang telah berubah bentuk yang tadinya kebun kelapa sekarang menjafi kawasan Hotel Elroyal H. Misari meminta keterangan dikantor Desa Dadapan, “saya punya sertifikat tanah disini SHM Tahun 1985, tolong carikan tanah saya” kata H. Misari yang disampaikan kepada petugas desa dan BPN, dengan diberikannya Data Warkah/Dokumen Pendaftaran Tanah yang tersimpan di BPN Banyuwangi, data fisik maupun Yuridis sesuai pendaftaran tanah tersebut tentunya dengan pembuatan laporan pidana dahulu di Polda Jatim, akhirnya tanah tersebut dapat difalidasi dan direkonstruksi ulang dan ketemu, lalu dimohonkan SKPT, sehingga BPN turun untuk mengukur begitu pihak BPN ngukur pihak PT.Mitra Buana Niaga keberatan, keberatan tersebut pihak PT. MBN
melaporkan Bpk Misari dan aparatur Desa Dadapan ke polresta Banyuwangi dengan pasal penyerobotan.”
Kemudian di dalam pelaporan pidana tersebut, upaya hukum kita adalah, melaporkan pemilik tanah awal yang memperjual belikan, dengan pihak El-Royal yaitu H. Ahmad Kabul yang telah meninggal, mempunya istri bernama Maswa, serta anaknya bernama Ahmad Kadir dan pihak lainnya, ada beberapa orang, setelah Ahmad Kabul Meninggal tanah itu di bagi Maswa separuh, Ahmad Nadir dan teman- teman separuh dan pada akhirnya tanah tersebut disertifikatkan kembali, “ujar Recky”.
Berdasarkan catatan di Desa Buku Leter C Desa dan Regestrasi Peralihannya (ada Buku Catatan Desa/Letter C Lama dan Baru) adanya ketidaksesuaian Nomor-Nomor Persil Yuridis Peta Bidang Tanah di Dadapan, yng perlu di analisa, BPN juga mengetahui hal ini, yang terbukti dalam dokumen warkah yang tersimpan dibkantor pertanahan, peta bidang luas tanah 7.400 ribu sekian, begitu disertifikatkan luas tanah jadi 13.000 ribu ada perbuatan melawan hukum dalam penggabungannya dengan mengambil bidang
penambahan, dengan memasukkan lahan H. Misari,” terungkap dalam analisa data dan faktanya oleh pihak kepolisian dalam proses lidik/sidiknya “ungkap Recky”.
“Upaya hukum di pengadilan masih dalam proses Kasasi, sekarang di PT di kabulkan/dimenangkan H. Misari, Dipengadilan Pertama/PN Banyuwangi kita ditolak dan MA (Kasasi) nya proses menunggu, jadi setelah kita periksa (Polda Jatim) melakukan pemeriksaan dengan memintah berkas maupun dokumen (warkah) di BPN ternyata ketemu, pada waktu itu Ahmad Nadir itu ketika pengajuan pendaftaran bidang, yang luasnya masih Lima ribu meter persegi, teryata setelah cetak sertifikat SHM menjadi berubah dan bertambah luasnya.
“Yang merubah BPN berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa ( MA) pada saat itu (menjabat Desa Dadapan) bersama ahli waris Ahmad Nadir.
MA, mengakui dia telah mendatangani blanko itu kosong dan dia mengakui bahwa luas tanah si Ahmad Nadir dan Maswa itu Tujuh ribu Empat ratus setelah disertifikatkan menjadi Tiga belas ribu teryata ada kertas permohonan yang dipalsukan itu tanpa sepengatahuan dia, menurut “MA”, lalu disodiri oleh P. Carik ketika itu sama Ahmad Nadir (Alm), jadi setelah pihak peyidik melakukan pemeriksaan teryata ditemukan dugaan kuat dan bukti permulaan bahwa ada pemalsuan itu maka kita dilakukan upaya pengembalian batas bersama BPN dan pihak terkait, sesuai fakta hukumnya,” jelentreh Recky.
Sementara kuasa hukum PT Mitra Buana Niaga (PT. MBN) Hamamudin mengatakan,”kami keberatan kita punya hak yang sama secara hukum, level kita sama, mari kita tunggu dulu, kita hormati proses pengadilan, kan ada proses hukum perdata yang belum selesai.
“Pidananya pun baru proses, tersangkanya aja belum dan dari awal kita keberatan, posisi kami melakukan tindakan kooperatif sepanjang kemudian ada proses yang sedang berjalan,” ungkap kuasa hukum PT.Mitra Buana Niaga.
Sementara di tempat yang sama, BPN Banyuwangi melalui Kasi ukur, saat di tanya apakah data peta hasil analisa penyelidikan tidak dapat divalidasi dan direkontruksi….. Herman (kasi ukur) tidak jawab.
“Jangan BPN yang jaga patoknya dong” dan “kita hanya mencatat dokumen,” kata Herman. ( Haris).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here