Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019

0
36

Blitar, Sinar Pos

DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Selasa,7 Juli 2020, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan Penjelasan Bupati terkait tukar menukar tanah PT. An nissa yang telah di sampaikan pada Rapat Paripurna Senin 6 Juli lalu.
Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita KD, SIP dan didampingi oleh H. Abdul Munib , SIP dan Mujib, SM , Juga dihadiri oleh Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM, dan Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo, S.Sos, serta dari beberapa OPD.  Rapat paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta disiarkan secara Virtual melalui YouTube Pemda Kabupaten Blitar.
Kelima fraksi, mayoritas memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas prestasinya terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan untuk terus mempertahankan capaian tersebut guna meningkatkan visi misi Kabupaten Blitar dan permasalahan yang ditimbulkannya pabrik gula PT. RMI yang mulai beroperasi kembali.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, fraksi PAN mendapatkan kesempatan pertama dalam menyampaikan pandangan umumnya, dengan juru bicara Joko Santoso,SP. Fraksi PAN minta Pemerintah Daerah harus lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pembangunan, investasi dan kesehatan walaupun masa pandemi ini. Lalu terkait realisasi pendapatan daerah sebesar 99,21 persen merupakan capaian yang besar, fraksi PAN berharap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya. Fraksi PAN juga mengingatkan adanya dana BTT agar terserap dengan baik dan Pemerintah Daerah diminta memberikan gambaran kegiatan masyarakat Kabupaten Blitar agar tidak terjadi silfa yang besar.
“Pemerintah Daerah harus lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pembangunan, investasi dan kesehatan walaupun masa pandemi ini. Fraksi PAN juga berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya dari sektor-sektor pendapatan yang belum optimal. Lalu, dengan adanya dana BTT, dapat terserap dengan baik dan Pemerintah Daerah memberikan gambaran kegiatan masyarakat kabupaten Blitar agar tidak terjadi silfa yang besar, ” ungkap Politisi PAN tersebut.
Fraksi GPN dengan jurubicara Drs. Ansori Baidlowi, SH, menyoroti untuk penggunaan anggaran tahun 2019 yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang berakhir penghentian proyek menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dan pengawasan tidak tepat. Hingga banyak proyek yang mundur.
“Kami mengapresiasi dengan meningkatnya investasi yang tinggi, dan kita berharap investasi tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu tentang Dokumen Amdal dan Amdal Lalin pabrik gula RMI, penjelasan Bupati tentang dokumen persyaratan pembangunan hotel Grand Mantion, lalu perlindungan Pemda terhadap LP2B, ” ungkap Drs. Ansori Baidlowi, SH
Fraksi PDIP dengan pembicara Nasha Barcelona Marhaenis, dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan, TAPD diharapkan dalam penyusunan APBD dilakukan dengan cermat sehingga tidak menyebabkan defisit silpa termasuk mall administrasi, agar APBD dapat selamat dan dalam mendukung kegiatan program pembangunan dalam segala bidang. Selain itu pemerintah daerah perlu memperhatikan dan memfasilitasi UMKM, agar usahanya dapat bangkit kembali dan mampu menyerap tenaga pembangunan.
“Terkait permasalahan terkait kegiatan PT. RMI mulai beroperasi pada musim giling 2020 yang mengakibatkan terganggunya jalanan Brongkos- Karangkates sangat terganggu dengan antrian yang sangat panjang bahkan mengakibatkan korban meninggal,”  ungkap Nasha Barcelona Marhaenis.
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Golkar Demokrat disampaikan oleh H. Hari Margono, menyoroti terkait Bantuan Sosial Covid-19 yang harus dilakukan dengan benar dan akurasi dengan validasi data yang sesuai dan melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat, serta peran dari masyarakat. Lalu, jika ada kelebihan anggaran, alangkah baiknya untuk Rapid tes masal masyarakat kabupaten Blitar.
“Terkait Bantuan Sosial Covid-19, harus dilakukan dengan benar dan akurasi dengan validasi data yang sesuai dan melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, serta peran dari masyarakat. Lalu, jika ada kelebihan anggaran, alangkah baiknya untuk Rapid tes masal masyarakat kabupaten Blitar untuk mencegah penyebaran Covid 19,” kata H. Hari Margono,
Fraksi PKB, melalui H. Panoto, SH,MM, fraksi PKB  mendorong Bupati Blitar seperti  kepala BPKAD untuk Lebih optimal dalam meminta LPJ penggunaan hibah dan bantuan sosial untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi untuk penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.
“Bupati harus mendorong kepala BPKAD untuk Lebih optimal dalam meminta LPJ penggunaan hibah dan bantuan sosial untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi untuk penggunaan dana hibah dan bantuan sosial,” kata Panoto. (Har/Adv).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here