DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Dengan Protokol Kesehatan Agenda Laporan Reses

0
80

Blitar, Sinar Pos

DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat Paripurna dengan agenda Pembacaan Laporan Reses
pada Rabu (01/07). Sebelumnya reses dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni di masing-masing dapilnya. Kendati kondisi pada saat ini ditengah Pandemi Covid-19, reses tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan dan dilaksanakan pada tiga tempat dalam satu dapil untuk setiap anggota DPRD. Dimana masing-masing anggota mengumpulkan sebanyak 20 orang dan dilaksanakan di masing-masing dapilnya.

Dalam Rapat Paripurna siang itu menerapkan protokol kesehatan sebelum memasuki ruang paripurna, seperti melakukan cek suhu, cuci tangan dan menjaga jarak serta wajib memakai masker. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Abdul Munib, SIP, didampingi Wakil Ketua DPRD, Susi Narulita K.D, SIP, dan Mujib, SM.

Untuk aspirasi dari Daerah Pemilihan I, Nur Fathoni, ST menyampaikan, kebutuhan masyarakat Kabupaten Blitar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, pertanian, keuangan desa dan infrastruktur masih besar dan hal tersebut menjadi kebutuhan dasar masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar, Kecamatan, Desa dan Kelurahan harus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam menyusun rencana kerja pemerintah yang menjadi skala prioritas.

Selanjutnya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia karena dari SDM yang terdidik dan terlatih muncul generasi berkualitas yang akan turut serta memajukan Kabupaten Blitar, baik dalam hal ekonomi, sosial dan budaya. Diharapkan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Dapil I yang menyerap aspirasi masyarakat, dapat di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

“Laporan dari dapil I berfokus pada kebutuhan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan masyarakat meminta agar Pemda mengadakan pelatihan kerja untuk SDM agar lebih terlatih dan generasi muda lebih berkualitas,” ungkap Nur Fatoni.

Candra Purnama, SH dari Dapil II menyampikan, untuk Bidang Ekonomi, kondisi perekonomian global yang tidak menentu merupakan imbas dari pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian lokal, hal tersebut menuntut masyarakat terus berpacu dalam meningkatkan dan mempertahankan perekonomiannya. Masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan peluang guna menopang kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kabupaten hendaknya proaktif turun ke masyarakat untuk melakukan pelatihan-pelatihan maupun pendampingan bagi pelaku usaha kecil mikro.

Dalam bidang pembangunan, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui OPD dan Dinas terkait memprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur yang penting seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, gedung sekolah, dll. Dan terkait Bidang Kesejahteraan, dan Sosial Budaya, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan terus mensuport, mengembangkan dan melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada.

“Dampak dari Covid-19 menyebabkan perekonomian menjadi turun dan masyarakat ditutut untuk lebih kreatif agar dapat bertahan. Pemda juga harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah serta sarana dan prasarana umum lainnya,” ungkap Candra Purnama.

Dari dapil III diwakilkan oleh Drs. Idris Marbawi, berfokus Terkait pelanggaran pilkada 2020 yang juga akan digelar di Kabupaten Blitar, masyarakat meminta Bawaslu dan penegak hukum harus berani bersikap tegas agar tidak ada sumber perpecahan. Diharapkan tidak adanya fitnah, ujaran kebencian dan ancam-mengancam serta isu SARA.

Untuk bidang ekonomi, Pemda haruslah fokus merespons isu pengurangan kemiskinan, tingkat pengangguran, peningkatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah. Ini semua untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam bidang pembangunan masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah masih lemahnya perencanaan yang bersumber data dari bawah (bottom-up) sehingga belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Kami berharap porsi pembangunan yang melalui usulan langsung masyarakat bisa meningkat, sehingga pembangunan yang adil, merata dan berorientasi pada hajat hidup orang banyak bisa terwujud.

“Kabupaten Blitar juga menghadapi pemilukada pada 9 Desember 2020 nanti, masyarakat meminta Bawaslu dan penegak hukum harus berani bersikap tegas agar tidak ada sumber perpecahan. harapannya tidak adanya fitnah, ujaran kebencian dan ancam-mengancam serta isu SARA,” tutur Drs. Idris Marbawi.

Sementara Dapil IV, Endar Soeparno SH, MH menyampaikan, sebagian besar mata pencaharian warga Kabupaten Blitar adalah dibidang pertanian dan peternakan. Maka sangatlah besar angka-angka ekonomi yang di dasarkan pada bidang ini. Masukan dari konstituen terkait bidang ini menunjukkan adanya dorongan kepada pemerintah untuk bisa memberi bantuan alat pertanian dan bantuan modal ternak. Hal ini dalam rangka meningkatkan daya saing dan perkembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Blitar.

Dari Dapil V, hasil reses yang disampaikan M. Sulistiono adalah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan melakukan pembinaan yang lebih intensif, dan memberikan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kepada kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, dan memberikan bantuan peningkatan gizi balita, sebagai pencegahan stunting.

Pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan juga patut menjadi perhatian pemerintah, dimana pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah secara gencar mengkampanyekan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Blitar juga secara konsisten membantu menyediakan sarana prasarana pendukungnya.

“Masyarakat berharap Pemda diharapkan memberikan stimulant pada masyarakat untuk peduli terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kesehatan dan memberikan bantuan gizi untuk balita,” ungkap M. Sulistiono.

Dan yang terakhir, berasal dari dapil VI, terkait Bidang Kesejahteraan, Sosial dan Budaya, Masyarakat Kabupaten Blitar yang ada di wilayah Daerah Pemilihan VI mayoritas bermata pencaharian petani, nelayan, dan pertukangan, namun secara geografis tidak memiliki tanah yang subur sehingga sangat membutuhkan bantuan peralatan dan peningkatan pengetahuan atau pemberdayaan untuk dapat semakin tumbuh dan dapat bersaing dengan wilayah Kabupaten Blitar sebelah sungai brantas yang lebih subur.

Program pemerintah dalam penanggulangan dampak Covid-19 adalah pemberian bantuan kepada masyarakat, hal ini juga masih ada beberapa kendala dan permasalahan, seperti ketidak akuratan data penerima bantuan, ada yang tumpang tindih, ada yang tidak berhak menerima dan lain sebagainya. Hal ini memicu kegaduhan di beberapa wilayah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah memperbaiki data penerima bantuan melalui verifikasi berbasis RT/RW.

“Dapil IV mayoritas bermata pencaharian petani, nelayan, dan pertukangan, namun secara geografis tidak memiliki tanah yang subur sehingga sangat membutuhkan bantuan peralatan dan peningkatan pengetahuan atau pemberdayaan. Terkait bantuan Covid-19 dari pemerintah, juga masih menjadi masalah karena masih adanya data penerima bantuan yang tidak tepat sasaran,” ungkap M. Rifai. (Har / Adv).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here