SIKAP TEGAS GMBI DISTRIK JOMBANG, TOLAK RUU HIP.

0
386
SINAR POS, Jombang,  Jum”at 19/6/2020 Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) belakangan ini menjadi pembicaraan rakyat seluruh negeri. Menurut para politisi, akademisi, praktisi hukum, ormas Islam dan masih banyak kelompok masyarakat bawah yang merasa terganggu dengan purubahan RUU  ini
Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Jombang Jawa Timur,  setelah melalui rapat internal  menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Jombang yang dibawah komando R Hadi S. Dirinya menyebut, RUU HIP menunjukkan penguasaan berlebihan negara atas ekonomi sehingga tak sesuai dengan Ekonomi Pancasila, terlebih RUU HIP tidak menyertakan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966
“Padahal bangsa kita sedang dalam masa Pandemi Covid-19 ini, pembahasan RUU HIP di DPR RI tidak ada urgensinya sama sekali sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. GMBI Setia Bela Pancasila,” ungkap R Hadi S di Sekretariat GMBI Distrik Jombang,
Melansir dari Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.
Jadi dalam RUU HIP selain tidak disertakannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966, kita juga menolak Pancasila yang diperas menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila.
Tak hanya di Kabupaten Jombang, “di wilayah lain seluruh Indonesia juga menyatakan sikap tegas dalam hal penolakan RUU HIP, bagi kami Pancasila harus murni dan konsekuen. Jadi apabila Pancasila diperas maka akan hilang ruhnya, pihaknya tidak berharap gerakan turun ke jalan besar-besaran dilakukan, jika masih ada jalan persuasif. “Kami tentu tidak berharap itu terjadi. Dengan kuatnya aspirasi Masyarakat seperti ini, Insya Allah DPR RI bisa mendengar. Kalau itu dilanjutkan pembahasannya. maka sesuai Intruksi Ketua Umum LSM GMBI, Bapak Moh.Fauzan Rachman,SE. kami akan bersama Masyarakat dan dengan seluruh keluarga besar LSM GMBI Se Indonesia untuk protes keras turun Ke jalan” pungkas R Hadi S. (Munir).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here