Sidang lanjutan, Supadi Apresiasi Keterangan 2 Saksi Ahli di Persidangan

0
190
KEDIRI, SINARPOS.CO.ID Sidang lanjutan Supadi kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, memasuki babak baru yang semakin menarik ketika Penasehat hukum Terdakwa Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL. CRA dan Eryk Andikha Permana, S.H.
Menghadirkan tiga orang saksi sekaligus yaitu Prof. DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H. sebagai saksi Ahli Pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, DR. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. saksi Ahli Kenotariatan dari Universitas Brawijaya Malang dan Andik Yulianto, S.S., M.Si. Saksi Ahli Bahasa dan Sastra pada Rabu Siang, (06/05).
Ketiga saksi Ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum baru dua orang Ahli yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan keteranganya dihadapan majelis hakim yang dengan Hakim Ketua Guntur Pambudi Wijaya, S.H. Hakim Anggota Fahmi Hari Nugraha, S.H. dan Melina Nawang Wulan, S.H. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tommy Marwanto, S.H. dan Iskandar, S.H. Baru Dua Ahli yg sempat memberikan keterangan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya dalam kesempatan sidang kali ini saksi ahli dari JPU kembali tidak bisa hadir di persidangan dan pihak JPU hanya membacakan kesaksianya saja.
Saksi Ahli Kenotariatan yaitu DR. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. dalam kesempatan ini bahwa Etika seorang notaris harus membacakan Akta dengan benar, dibacakan dihadapan para pihak penghadap dalam satu forum dan harus ditandatangani saat itu juga, Iwan mengatakan,
“Jika perintah sesuai Undang-undang itu tidak dilakukan oleh Notaris, maka Notaris tersebut telah salah dan juga apabila penulisan di badan akta yang memuat identitas para pihak adalah nama Lengkap dan tidak boleh ada embel-embel apapun, sesuai dengan Pasal 38 ayat 3 Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka apabila penulisan nama para pihak yang menghadap ditulis dengan embel – embel (mis : gelar akademik) hal tersebut akan mengakibatkan konsekuensi hukum dan bisa dianggap sebagai akta dibawah tangan,” ungkapnya.
Saksi ahli pidana Prof. DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H. memberikan keterangan menyeluruh, lengkap dan sistematis sesuai kaidah hukum, yang intinya suatu penggunaan gelar misalnya dalam Kartu nama, papan nama dan sebagainya kalau yang bersangkutan tidak pernah menempuh pendidikan sesuai gelar yang digunakan, maka yang bersangkutan tidak bisa serta merta bisa dikenai sanksi pidana, hanya sanksi norma sosial dan norma agama saja.
Terkecuali jika penggunaan gelar tersebut mengakibatkan menarik orang lain untuk memberikan sesuatu baik uang atau barang atau digunakan merugikan pihak lain (misal, penipuan), kalau semisal hanya dibuat gagah-gagahan, hal itu hanya akan mendapat sanksi secara norma sosial dan norma agama saja”, ungkap Sholeh.
Masih menurut Sholeh, mengatakan bahwa, “Makna Pasal 28 ayat 7 Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi itu harus dicermati secara sistematis karena pasal tersebut akan saling terkait dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 28 ayat 1, hal ini harus ditafsirkan secara mendalam tidak boleh dimaknai dengan asal-asalan.
Apalagi ketentuan pidana dalam pasal 93 itu ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan/ denda 1 Milyard, maksud dan tujuan UU tersebut adalah melindungi kepentingan hukum Perguruan Tinggi yang sah, yang berhak mengeluarkan Ijazah dan Gelar Akademik. Baca lagi dengan seksama pasal 28 ayat 1 nya tersebut ” ujar Sholahudin.
Melalui saluran video konferensi, Supadi yang diberikan kesempatan oleh hakim untuk memberikan tanggapan, Supadi mengatakan,”Sangat jelas dan mengerti sidang”, dan akhirnya sidang ditutup serta dilanjutkan pekan depan dengan agenda saksi Ahli dari pihak Prayoga dan Eryk.
Menurut saksi ahli kenotariatan, bahwa akta yang dianggap dibawah tanga, para pihak penghadap tidak bisa dipersalahkan (tidak ada sanksinya) namun bisa meminta gantirugi pada notaris, sedangkan menurut keterangan dari saksi ahli pidana, pemakaian gelar akademik oleh seseorang yang tidak pernah menempuh jalur pendidikan akademisi/alias hanya untuk gagah-gagahan saja, seseorang tidak bisa langsung dikenakan dengan hukum pidana tanpa adanya dua alat bukti yang sah (sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi), bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Dengan alasan gagah gagahan tidak bisa dipidana tetapi hanya kebohongan dan hanya melanggar norma sosial dan norma agama, dan apakah kebohongan bisa dipidana,Tidak, jikalau belum ada akibat hukum misal ada unsur penipuanya (Leh/yok).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here