DISPENDIK : EFEKTIFITAS ALOKASI DANA BOS UNTUK BELANJA PULSA/DATA, OPSIONAL

0
212
Banyuwangi-SINAR POS -, Dinas pendidikan Banyuwangi dalam menyikapi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomer 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomer 8 Tahun 2020 tentang petunjuk tekhnis (Juknis) penggunaan BOS Reguler.yang mengatur Kepala sekolah bisa mengalokasikan dana bantuan Operasional untuk pembelian pulsa, paket data, dan layanan platform online oleh guru maupun siswa.
Suratno, Plt Kepala Dinas pendidikan, Kab. Banyuwangi mengatakan, dalam Permendikbud Nomer 19 Tahun 2020, kewenangan pelaksana BOS ada pada sekolah sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
“Kalimatnya sekolah ” Dapat” artinya tidak harus/ sesuai kebutuhan sekolah,” Ungkap Suratno, saat ditanya Sinar Pos tentang mekanisme Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan belanja paket,pulsa dan layanan pendidikan melalui pesan WhatshAp pada media SP, Sabtu (18/4/2020).
Suratno menambahkan, tidak semua siswa dan guru akan diberikan anggaran tersebut, menururnya ada skala prioritas untuk pemunuhan komponen belanja BOS.
“Tidak harus semua siswa, namun juga bisa selama anggaran cukup dan telah mempertimbangkan pemenuhan komponen belanja BOS lainya (ada 10 komponen yang juga dipenuhi),” tambah Ratno.
” Teknisnya diserahkan sekolah dengan pertimbangan tepat sasaran, tepat guna serta kemudahan pertanggung jawaban, tentunya memberikan paket data harus diikuti dengan layanan belajar daring dari sekolah,” Urainya lebih lanjut.
Selain itu ada ukuran tertentu dalam penggunaan data yang diakses siswa selama penggunaan pembelajaran melalui daring.
“Terlaksananya pembelajaran daring, belum diperlukan kajian kecukupan karena pelaksanaanya fleksibel,” ujar Ratno.
Sementara, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kab. Banyuwangi, Supriyadi, menjelaskan, dana BOS tahap pertama ini sifatnya Opsional, melihat kebutuhan sekolah untuk menggunakan belanja pulsa ini.
“Dana tahap 2 kan belum cair. Intinya, bisa untuk belanja pulsa, paket itu sifatnya”opsional” tentu dilihat kebutuhan sekolah secara utuh,” ujar Supri melalui Hp seluler.
“Jangan sampai setelah masa tanggap darurat jadi defisit untuk kebutuhan yang lain.pembelanjaan dan rencananya selektif,” ungkapnya.
Dia menambahkan Layak tidaknya Tentu setiap sekolah tidak sama dan tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata dan dilihat urgensinya serta mekanismenya yang nanti diatur secara efesien.
“Bagi saya pribadi (Kepsek SMP 1) Banyuwangi, ya langsung kirim ke yang bersangkutan lebih efesien dan akuntabel,” jelas Supri. (Hrs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here