SOSIALISASI OSS DAN SIMBG OLEH DPMPTSP NGAWI

0
253

Ngawi, Sinar Pos
Sosialisasi pelaksanaan pelayanan perizinan secara elektronik terkait PP NO 24 TAHUN 2018 dan Permen PU NO 19 TAHUN 2018 dibuka oleh Budiono S.Sos selaku Kabid perizinan Usaha DPMPTSP Ngawi.bertempat di Aula Kecamatan Ngrambe ,Rabu 11/03/2020 yang dihadiri oleh para pengusaha sekecamatan Ngrambe,seluruh perwakilan Desa sekecamatan Ngrambe,perwakilan Camat Ngrambe,DPMPTSP,dan perwakilan dari PUPR.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka pemahaman dan pengembangan wawasan terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).permen PU NO 19 TAHUN 2018 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan percepatan,kemudahan,dan peningkatan pelayanan atas perizinan gedung serta diperlukanya reformasi perizinan berusaha guna memudahkan pelaksanaan perizinan selain itu untuk menyetujui IMB upaya yang telah mendapatkan IMB melalui sistem informasi manajemen bangunan (SIMBG).
“Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur atau Bupati yang dilakukan melalui elektronik”.

Budiono selaku kabid perizinan usaha dalam sambutanya mengatakan agar semua yang hadir dalam sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelayanan OSS dan SIMBG selain itu sistem ini mempermudah masyarakat lebih cepat lebih akurat dan wajib mengeksplor kemedsos.

Jarot Kusumo Yudo,S,T selaku nara sumber dari Dinas PUPR mengatakan bahwa perubahan menggunakan aplikasi ini lebih cepat karena dulu untuk izin usaha itu berhari hari bahkan berbulan bulan karena OSS ini mempercepat izin usaha yang dulunya berbulan bulan lima menit bisa jadi dengan sistem Online kemudian proses IMB melalui SIMBG ini yang awalnya dulu harus kesana kemari itu sekarang cukup di aploud dari rumah dengan sistem yang berjalan dan itu ada target waktu apabila izinnya lima hari sudah jadi kemudian untuk izin usaha besar misalnya pabrik yang butuh amdal itu butuh 30 hari jadi mempercepat sistem.

“Selain itu juga ada hitungan retribusi,jadi hitungan retribusi itu sudah paten dalam arti sesuai perda kita.ketika hitungan susah ditetapkan disitu kita catat disistem secara otomatis sistem akan menghitung dan transparasi sekali”.

Harapan dengan adanya ini masyarakat agar sadar untuk mengurus IMB karena IMB itu sebenarnya kalau mungkin selama IMB itu kita butuhkan saja tapi sebenarnya IMB itu untuk pendataan gedung fungsinya untuk keteraturan gedung tingkat kekuatan gedung dan itu berkaitan dengan keselamatan juga,tutup Jarot Kusumo Yudo.(DPMPTSP/No3r)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here