DINAS PU PENGAIRAN DIPERTANYAKAN DALAM MENJAGA ASET SUMBER DAYA AIR

0
654

Banyuwangi – SINAR POS – Praktisi Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan, Andi Purnama mempertanyakan kinerja pihak Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga Aset Sumberdaya Air (SDA), seperti yang terjadi di sempadan sungai Dadapan,Desa Dadapan,Kecamatan Kabat, dan penutupan pintu air Irigasi Argopuro, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurutnya, banguan air dan infrastruktur fisik lainnya, di sempanjang alur sungai termasuk area sempadan, merupakan satu kesatuan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, artinya pemanfaatan, pengelolaan, pengoperasian sampai pada pemeliharaannya, harus mendapatkan izin/rekomendasi dari instansi/lembaga negara yang diberi kewenangan dalam hal ini, bisa Dinas Pekerjaan Umum atau Pengairan baik pusat dan daerah.

“Bangunan air baik berupa fisik/konstruksi/sipil dan barang lainya merupakan barang milik negara yang harus diawasi dijaga dipelihara. Dan aturan ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PM.06/2014. Mekanisme TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Permen KEUANGAN NOMOR 96/PMK.06/2007.
Diperlukan updating inventory/pendataan yang menerus-menerus kemutakhiran data, dari seluruh aset di sepanjang sungai yang berada pada seluruh alur sungai, bahkan pendataan dari saluran air pada tingkat tersier merupakan aset/harta benda milik negara yang harus dijaga, kata Praktisi Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan, Rabu (26/2/2020).

Lanjut Andi, bagi pegawai negeri, dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 dan 22 – UU No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menjelaskan, bahwa kerugian negara adalah kekurangan nyata dan berjumlah pasti akan uang, surat berharga dan barang milik negara akibat perbuatan melawan hukum karena kesengajaan atau kelalaian, sesuai Pasal 32 ayat (1)-UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Fungsi dari kinerja pengawasan dan pemeliharaan dari sumber daya air sebagai barang milik negara, tidak hanya pada hilang atau musnahnya barang negara, akan tetapi tanggug jawab terhadap kesesuai bentuk asli/awal dari aset negara juga harus dipertanggung jawabkan oleh instansi yang mengembannya.

“Wajah sungai merupakan kekayaan negara yang wajib dijaga, supaya tidak mengalami gagal fungsi dan dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat. Hilangnya aset negara dalam SDA ini biasanya dilakukan dalam bentuk tindakan memodifikasi saluran dengan memperkecil luasan basah sungai, menggeser-geser sempadan, , jagaan, lereng dan bantaran sehingga menjadi luasan darat disekitar wilayah sungai supaya bisa dihaki oleh perorangan/badan usaha berarti pihak swasta mendapat aset tanah sedangkan sungai yang dipekecil dan diindahkan, menimbun saluran irigasi yang merupakan aset negara menjadi masuk milik swasta dalam pengembangan kawasan komersial swasta. Semua dapat terjadi dikarenakan oknum/pejabat negara baik sengaja/tidak (lalai) menyebabkan aset negara menjadi hilang/musnah. Proses penghilangan aset negara tidak serta hilang dalam waktu cepat, proses memerlukan waktu dan pengkondisian para oknum. Proses ini masuk dalam tindak pidana, ungkapnya.(haris).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here