Lunasi Pajak Restoran Anda, dan Nikmati Hasilnya

0
62

KEDIRI, SINARPOS – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri dalam pembayaran pajak restoran telah ditetapkan payung hukumnya yakni Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Kediri Nomor 3 tahun 2017. Sedangkan Perbub kediri Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Pajak Daerah yang biasa disebut Pajak adalah yakni kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah, yang didalamnya termasuk pajak restoran yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, seperti halnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga dan katering yang semuanya adalah penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran.

Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dimana pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, sedangkan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Waktu atau masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender dan pajak restoran terutang dalam masa pajak yang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atau sejak wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Guna memudahkan pelaksanaan pembayaran pajak restoran diwajibkan mendaftarkan diri pada BAPENDA untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan diisi lengkap sebelum dikembalikan lagi ke petugas pajak, dan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri Bapenda berhak menerbitkan Nomor Obyek Pajak berdasar data yang dimilikinya. Karena setiap waktu petugas pajak akan cek lapangan untuk pembaharuan data base wajib pajak dan obyek pajak serta mencatat penambahan obyek pajak baru.

Tata cara pengisian SPTPD dengan cara melaporkan jumlah pajak terutang dengan mengisi SPTPD yang mana SPTPD digunakan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan wajib pajak sendiri yang terutang, SPTPD disampaikan kepada Kepala Bapenda paling ;lambat 15 (limabelas) hari kalender setelah masa berakhirnya masa pajak atau setelah diterimanya SPTPD.

Sedangkan tata cara pembayaran dan tempat pembayarannya bisa dilakukan melalui bank Jatim terdekat dengan menggunakan SSPD sekaligus harus lunas setelah ditetapkan jangka waktu pembayarannya oleh Bapenda 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Selain Bank jatim pembayaran dapat dilakukan pada Kas Umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,SKPDKB,SKPDKB,dan STPD.

Bapenda melakukan penagihan pajak yakni sebelum jatuh tempo pembayaran pajak kepala bapenda dapat menerbitkan Surat Himbauan Pembayaran Pajak dan dikirim ke wajib pajakdengan dibuktikan tanda terima pengiriman agar dimaksudkan wajib pajak segera melunasinya.

Kepala bapenda bisa menerbitkan surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo dan maksimal peringatan sampai 3 kali surat peringatan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan maka Bapenda melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatiakn tenggang waktu yang ditetapkan, Advertorial lunasi pajak restoran anda, dan nikmati hasilnya, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Kediri. (Adv/Bapenda/leh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here