KIP Mitra Dari PT. Timah Diduga Melanggar, LSM Kecam Aktifitas Tersebut

0
11

Bangka Belitung, Sinar Pos

PT Timah Tbk mengakui jika pihak Kapal Isap Produksi (KIP) timah yang adalah mitra mereka apabila beroperasi menambang pada kisaran 200 meter dari garis pantai tidak dibenarkan. Sebagaimana dijelaskan Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan melalui pesan What Up (WA) saat dikonfirmasi Jum’at (12/4), terkait indikasi penambangan oleh sejumlah KIP (4 unit) berjarak antara 100 meter hingga 300 meter dari garis Pantai Pasir Panjang, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana diberitakan sebelumnya. Dan diantara KIP tersebut diketahui KIP Rizky Bersaudara dan KIP Alam Samudera.

Menurut Anggi, wilayah laut Ketap Penganak ada IUP PT Timah Tbk. Dan jarak penambangan dari garis pantai oleh mitra KIP diatas 1 km (1000 meter) lebih sebagaimana klausul yang tertuang dalam kontrak dan Rencana Kerja (RK) . “Tidak benar jika mitra dimaksud (KIP) menambang pada jarak 200 meter. “RK dan lokasi bekerja mitra dimaksud terkonfirmasi lebih 1 km”, katanya.

Lebih jauh dijelaskan, pihak PT Timah Tbk, sebagai pemegang Ijin Usaha Penambangan (IUP) dapat memberikan sanksi kepada mitra apabila ditemukan pelanggaran RK.”Perusahaan dalam melaksanakan pola kemitraan juga melakukan evaluasi terhadap mitra. Tentunya ada klausul-klausul yang disepakati, termasuk sanksi”, katanya. Ditanya jenis sanksi yang diberikan kepada mitra KIP terkait penambangan diluar RK tersebut, sayangnya Anggi tidak menjelaskan.

Sementara itu, Aktifis yang adalah Ketua LSM KCBI Bangka Belitung (Babel), Edy Muslim meminta untuk dihentikan penambangan timah laut yang berpotensi menimbulkan konflik seperti dengan masyarakat dan nelayan. “Apalagi sampai mitra KIP melakukan penambangan yang sudah sangat dekat dari garis pantai yang merusak lingkungan dan keindahan pantai, sebaiknya dihentikan”, kata Edy.

Dan untuk menghentikan polemik terkait aturan jarak penambangan dari sempadan pantai, LSM KCBI juga meminta supaya Gubernur bersama DPRD Bangka belitung untuk segera menyelesaikan Perda Zonasi Laut RZWP3K. “Kami juga mendesak agar Gubernur bersama DPRD Babel untuk dapat menyelesaikan Perda Zonasi RZWP3K supaya polemik ini dapat diselesaikan”, kata Edy Muslim. (Har)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here