5 Penghayat Kepercayaan Di Batang Ubah Kolom Agama KTP

0
44

Batang, Sinar Pos
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Batang, M Sholeh, mengungkapkan, sejak Januari 2019 sudah ada lima warga penghayat aliran kepercayaan yang mengurus perubahan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) maupun KTP elektronik.

Dari lima warga yang mengurus perubahan kolom agama tersebut, kata dia, diketahui berasal dari dua kecamatan, yakni Wonotunggal dan Reban.

“Semuanya ada lima orang, tiga laki-laki dan dua perempuan namun dalam prosesnya satu orang perempuan diketahui membatalkan niatnya karena berbagai pertimbangan,” terangnya kepada sinar pos (14/3/19).

Diapun menjelaskan, pada 7 November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan.

“Dengan adanya putusan ini, para penganut kepercayaan di Batang bisa mencantumkan¬†aliran kepercayaan¬†di kolom agama dalam KTP maupun KK” ujarnya.

Sedangkan untuk mengurus hal tersebut, lanjut dia, sama dengan mengurus KTP pada umumnya, hanya saja diperlukan surat keterangan dari pengurus aliran kepercayaan yang dianut sebagai dasar berkas administrasi agar ditindaklanjuti.

Demikian juga dengan kutipan akta maupun blanko KK yang juga mencantumkan kolom agama yang akan tercetak sebagai penghayat kepercayaan.

“Data kami masih menginput sistem Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga diperlukan penyesuaian untuk mencetak kolom agama yang nantinya akan diisi sebagai penghayat kepercayaan pada KTP elektronik,” terangnya.

Dipersilahkanya para penganut aliran penghayat kepercayaan untuk mengubah identitas agama sesui yang dianut atau diyakini menurut dia, merupakan upaya Dindukcapil mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 97/PPU-XIV/2016,

Termasuk, sambung dia, seperti yang termaktub dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

“Kami akan layani sepanjang syarat ketentuanya diikuti,” tandasnya.(Rustianto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here