Bupati Bersama Rakyat Silo Berhasil Cabut Ijin Tambang

0
208

Jember, Sinar Pos

Jeri payah Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka untuk membatalkan wilayah Kecamatan Silo sebagai wilayah pertambangan menuai keberhasilan yang cemerlang. Hal ini setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Iganasius Jonan secara resmi telah mencabut Blok Silo sebagai wilayah pertambangan.

Pencabutan blok Silo tersebut konsekuensi dari hasil sidang mediasi atas gugatan Pemkab Jember atas terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) periode 2018.

Kabar menggembirakan bagi warga Jember ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 23 K/MEM/2019 tentang perubahan atas keputusan menteri tersebut.

Perubahan ini menyangkut lampiran keempat Kepmen yang mencantumkan Silo sebagai wilayah tambang tersebut.

Dalam konsideran Kepmen  ini jelas disebutkan pencabutan itu sebagai pelaksanaan atas hasil penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi dengan nomor register 31/NL/2018 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Lampiran IV dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan  dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus periode 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” Ignasius Jonan dalam keputusannya itu.

Keputusan pencabutan tersebut ditetapkan dan ditandatangani Ignasius Jonan pada 6 Februari 2019. Keputusan ini pun dinyatakan berlaku saat ditetapkan. Keputusan ini ditembuskan ke beberapa pihak, diantaranya Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jember.

Seperti telah diketahui, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember bersama masyarakat Jember menolak tegas keberadaan tambang emas di Silo buntut keluarnya Kepmen ESDM nomor 1802 K/30/MEM/2018.

Satu suara dengan masyarakat, perjuangan Bupati dan Wakil Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR dan Drs. KH. Abdul Muqit Arief, tidak sebatas retorika. Langkah nyata dilakukan dengan menyerahkan langsung surat keberatan kepada Menteri ESDM.

Langkah itu berlanjut dengan gugatan sengketa perundang-undangan dengan menempuh jalur nonlitigasi melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam sidang memperlihatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM Provinsi Jatim mengakui tidak memiliki bukti koordinasi dengan Pemkab Jember untuk menetapkan Blok Silo.

Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu wilayah menjadi wilayah pertambangan.

Fakta persidangan tersebut berlanjut pada keputusan sidang, yang menyepakati untuk melakukan pencabutan Silo sebagai blok pertambangan. Momen bersejarah tersebut disaksikan langsung oleh camat dan beberapa tokoh masyarakat Silo, yang langsung bersujud syukur atas kemenangan perjuangan mereka bersama pemerintah daerah.( Bas/Rol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here