Pemprov Jatim Raih Indonesia Government Procurement Awards 2020 Kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari LKPP

0
4

Kota Bogor. Sinar Pos – 19 November 2020  Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Setelah menerima penghargaan Bidang Kesehatan dan Perhubungan, kali ini, pemerintah ujung timur pulau Jawa itu meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diterima Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto yang diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan / Bappenas Suharso Monoarfa di Hotel Grand Savero Kota Bogor, Rabu (18/11).

Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 yang dirangkaikan dengan rakornas pengadaan ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Bogor itu merupakan penghargaan untuk pertama kalinya diterima Pemprov Jatim. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan Pemprov Jatim.

Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga.

Lalu, indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 %. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.

“Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018,” ujar Gubernur Khofifah.

Menurut Mantan Mensos RI, biro ini dibentuk antara lain untuk menutup celah potensi kolusi dan korupsi.
Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM dalam PBJ ke depan. Dengan pendekatan tersebut Pola praktik kolusi yang potensial terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir.

“Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

*Pelatihan SDM Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim Harus Ditingkatkan*

Ke depan, Gubernur Khofifah meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan pelatihan bagi SDM PBJ lebih masif lagi melalui BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat dari LKPP sejak Agustus lalu. Sebab kebutuhan pejabat fungsional PBJ masih cukup besar . Senada dengan pesan Kepala LKPP bahwa ada kebutuhan penambahan pejabat fungsional PBJ untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun daerah.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menggarisbawahi pesan dari Presiden RI Jokowi. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta rakornas PBJP yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM, serta pengadaan barang/jasa Rp. 2,5 M ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro, di atas Rp. 2,5 M menyerap produk usaha kecil dan menengah.

Terkait pesan ketiga dari Presiden Jokowi, jelasnya, dalam hari ini, Kamis (19/11) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim akan melakukan temu program dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jatim BEJO ( Belanja On Line).

“Usaha mikro, kecil, menengah kalau diberikan kesempatan akan bisa mengembangkan produknya, mengikuti pola pengadaan barang/jasa,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nadirm Anwar Makarim, Menteri PPN/Ka. Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, SE, MM, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto., M.Si, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Sementara yang hadir secara on line para menteri, kepala lembaga, gubernur dan para bupati/ walikota se Indonesia.(Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here