AFEKTIFITAS MALL PELAYANAN PUBLIK

0
4

Oleh: Andi Purnama. Pengamat kebijakan publik dan pembangunan

SINAR POS – Konsep menempatkan pelayan dalam satu ruang yang didalamnya terdapat entitas segala macam aspek pelayanan kebutuhan dokumen publik dengan mengadopsi seperti layaknya sebuah mall dengan berbagai macam merk dan produk yang ditawarkan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengetuk pintu di Dinas lainnya sebagai pelengkap dokumen lainya guna memenuhi kecukupan syarat yang harus dipenuhinya, sehingga masyarakat mendapatkan dokumen atau izin tertentu dari Pemerintah di daerahnya.
Regulasi ini merupakan implementasi dari salah satu wujud terkait Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan suatu bentuk kepastian pelayanan pemerintah yang terukur murah cepat dan handal, sehingga masyarakat tidak terbebani dalam melakukan kegiatan usaha terkendalan aspek-aspek yang diawal saja menimbulkan banyak upaya hambatan yang tidak sedikit biaya dan waktu menjadi tidak ada acauan yang pasti.
Mall Pelayanan Publik, merupakan wujud kreatifitas pemimpin pemerintah daerah, dalam mendukung pelayan publik menjadi satu pintu bukan lagi satu atap atau beratap-atap maksudnya masyarakat dalam mengurus izin maupun dokumen yang dibutuhkan, dengan memasuki satu pintu mal pelayanan tersebut, diharapkan keluar dengan pintu yang sama setelah proses di dalamnya telah terselesaikan, konsep ini merupakan rujukan dari wujud implementasi regulasi Penataan sistem pelayanan dilakukan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 kemudian peningkatan pelayanan berusaha “Terintegrasi” secara elektronik sistem yang penegasan awalnya tahun 2014, kemudian menjadi Peraturan Pemerintah PP No.24 Tahun 2018. Sebagai akselerasi dari persaingan global dan kemudahan berusaha masyarakatnya, hambatan dokumen dan perizinan dapat di tekan dan terukur dengan skala kepastian.
Sebenarnya bila dilihat dari kacamata regulasi, dengan perubahan dan perkembangan persaingan usaha yang begitu cepat, tuntutan masyarakat dan elemen pelaku usaha menuntut segala bentuk kepastian dan terukurnya upaya yang akan dilakukan, tidak ada cerita lagi masyarakat dan warga negaranya mendapatkan suatu jaminan dan kepastian hukum dala legal formal menajadi disorientasi dengan masih adanya mafia-mafia perizinan, maupun kepala daerah yang memperjual belikan cost/capital expenditure modal awal berusaha yang tak terkendali dan berbiaya mahal. Misalkan biaya perizinan dalam Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Pemanfaatn Tanah (IPPT), izin memperoleh rekomendasi teknis (Rekom Dinas), Izin Kajian UKL UPL dan Analisa Dampak Lingkungan, Izin pelengkap lainnya. Hal tersebut menuntut kesiapan Pemerintah Daerah dan Bupati bagaiman menciptakan laju progress dalam mekanisme memeproleh kelengkapan izin tersebut dapat diperbaharui dan dimutahirkan dalam terus perbaikan dan upaya tanpa henti dalam meningkatkan rating kepuasan warganya memperoleh pelayanan yang memuaskan.
Tidak dapat dipungkiri, masih ada saja oknum-oknum pelaku perizinan yang masih mempunyai mainset pelemahan upaya upaya perbaikan ini, msih ada pemimpin-pemimpin daerah yang menjadikan unsur kepentingan dalam mendapatkan upeti-upeti dari pelaku usaha yang apabila izin telah di meja seorang asisten, meja seorang sekda, meja seorang bupati, sinyal sinyal yang menjadikan kode dalam skema-skema ppelaku usaha untuk dimintai sejumlah uang sebagai bargain untuk mengambil dokumen maupun izin yang akan disahkan menjadi nilai tukar uang besar dari pelaku usaha. Komitmen-komitmen primitive ini masih ada yang terus dilakukan pada daerah-daerah yang notabene mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah dalam penataan tata kelola pemerintahan yang baik. Seorang Kepala Perizinan saat ini menjadi salah satu nahkoda kapal dalam meracik dan meramu tanggung jawab mengenai pelayanan masyarakat akan memperoeh dokumen dan izin-izin. Dinas ini merupakan simpul dari berbagai kedinasan yang lainnya mengkomunikasikan dan mengintegrasikan berbagai unsur-unsur kelengkapan dokumen yang diajukan dan berjalan. Rekom Advice Planing (AP) dalam Tata Ruang, Rekom Jalan, Trotoar, Rekom Pengairan sempadan sungai, Andal Lalu Lintas, Rekom Pertanian, UKL UPL, Rekom Permukim, Rekom dan rekom rekom lainya yang harus diusahkan pemohon. Belum lagi dalam berbagai revisi-revisi yang harus dilakukan karena Oknum pejabat seolah olah memberlakukan aturan memperoleh Izin mendirikan rumah sederhana tapi seolah-olah revisi yang terlalu detail sampai pemohon menghitung kekuatan struktur yang harus dipenuhi. Padahal IMB rumah sederhana kebanyakan masyarakat hanya dibutuhkan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan berusahaa kegiatan UMKM nya. Lain halnya apabila pemohon IMB skala besar mengajukan izin-izin, dengan indikator banyak pelanggaran dilapangan, izin merekapun dapat dikeluarkan, dengan asumsi dapat ppembelaan dan perlindungan dari oknum dan pejabtnya. Ada juga yang menggelitik IMB rumah sederhana saja yang melanggar sempadan jalan kabupaten atau jalan desa, disuruh bongkar atau mundur, kesalahannya bangunan exixting kurang 0.5 meter dari perhitungan. Tidak masuk akal pemohon tidak akan mendapat izi mendirikan, sebelum adanya perbaikan, alih alih warga ingin mendapatkan kredit modal usaha UMKM, habis untuk hanya pengurusan bolak-balik izin dan memperbaiki rumah demi mendapat IMB, dan masih banyak lagi kasus yang tidak berpihak dalam memperoleh izin.
Untuk mendapatkan Izin IPPT rangkaian proses di Dinas Perizinan saja sudah melelahkan. Setelah lolos berkas tersebut dari Dinas Perizinan, melangkah lagi ke meja asisten, diperiksa kembali oleh sekretaris asisten yang seorang THL (dahulu honorer) disalahkan/direvisi olehnya dan berkas kembali lagi ke Dinas Perizinan, jadi Entitas Kantor Perizinan dapat dinyatakan dokumen kembali, oleh seorang THL, belum lagi setelah lolos dari meja asisten melangkah lagi ke meja Sekretaris Daerah, diperiksa lagi oleh THL Sekda, dan kemungkinan lagi dokumen dapat kembali ke Dinas Perizinan, menarik bukan skema sistem dan manajemen yang dimainkan. Izin berlarut menjadi indikator awal dalam sebuah permainan upeti-upeti dan pungli. Sistem yang seperti ini tidak dapat mengangkat citra baik suatu daerah yang ramah terhadap investasi, meskipun sudah melambungkan Mal Pelayan Publik, Smart Kampung, Entegrasi Sistem dan penghargaan lainnya.
Usulan sederhana dalam mengintegrasikan sistem yang sejak 3 tahun yang lalu diusulkan, sebagai kemudahan masyarakat dalam membangun bangunan fisik di sekitar Bandar udara sampai sekarang saja tidak terakomodir, padahal pihak Otoritar Bandara yang notabene wilayah pusat propinsi sudah memberikan sinyal kemudahan dan pelayana, tetapi tetap saja 3 tahun berjalan upaya perbaikan menjadi langkah teramat susah. Integrasi komunikasi pusat prosinsi dalam izin pelaku usaha pertambangan saja, dengan mengkoneksikan dan mengintegrasikan atau memperoleh data saja, semua dinas mengatakan bukan wiayah dan kewenangan kami. Hal perbandingan dengan kabupaten yang tidak terkenal namanya saja, mereka sangat mudah mendapatkan informasi dan ketersambungan data sajiannya. Berbalik dengan daerah yang mendapatkan penghargaan tapi nyatanya masih sangat susah menyambungkannya…..Ya paradigma yang tentunyanya disikapi yang positif dan terus memperbaiki sistem informasi dan komunikasi teknologinya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, perbaikan sistem informasi komunikasi dan teknologi yang dapat dihandalkan dapa menciptakan MAL PELAYANAN PUBLIK denga Mekanisme Baru bukan lagi primitif dan bukan lagi Dinas yang terindikasi pencipta DOKUMEN BERLARUT.(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here