DINILAI MENGHAMBAT KERJA JURNALIS ,F – WAMIPRO LURUG KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO

0
33

Probolinggo. Sinar Pos

Dengan lakukan Aksi Demo Damai F-Wamipro di depan kantor kajari
Probolinggo. Gelombang ketidakpuasan terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang dalam menjalankan tugas institusi tidak mengedepankan keterbukaan secara humanis termasuk indikasi mempersulit para jurnalis ketika akan melakukan konfirmasi ke institusi tersebut.

Kenyataan ini disikapi wadah kewartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F-Wamipro) dengan melakukan aksi demo secara damai dipelataran Kantor Kejari Kraksaan, jumat (16/10). Aksi demo tersebut diprakarsai LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) yang diketuai H Lutfi Hamid. Ratusan pendemo tumpah ruah memadati areal kantor Kejari tersebut.
Menurut M. Suhri selaku Ketua F-Wamipro apa yang menjadi gerakan hari ini dengan mendatangi kantor Kejari merupakan bentuk kepedulian terhadap kinerja wartawan yang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mengalami hal-hal yang dinilai menghalangi para pewarta terlebih hal tersebut dilakukan oleh instansi Kejaksaan yang seharusnya membuka kran keterbukaan kepada siapapun.

“Kita merasa tergerak untuk memprotes Kejari mengingat langkah yang diambil dalam memperlakukan wartawan dan rekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah tidak menunjukkan pendekatan secara humanis yang teridikasi menghalang halangi tugas seorang wartawan, padahal jurnalis telah dilindungi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.”ujarnya.

Surat Kesepakatan Antari Kajari Dengan Perwakilan Pendemo

Lebih lanjut Suhri menambahkan bahwa pihaknya secara global akan terus memperjuangkan wartawan sebatas ada pihak yang mempersulit kerja wartawan “Sebagai wadah kewartawanan, secara kelembagaan kami akan terus memperjuangkan hak jurnalis terutama mereka yang menemui kesulitan dilapangan tanpa peduli wartawan dari golongan manapun.”tegasnya.

Setelah massa melakukan orasi yang disampaikan Arman Kacung dan Kamari, kemudian perwakilan pendemo dari F-Wamipro dan LSM diajak mediasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan, Adhriyansah SH,MH dan didampingi Kasat intel Kejari. Dalam pertemuan tersebut, F-Wamipro mengajukan 5 butir tuntutan yang salah satunya meminta Kejari Kraksaan Probolinggo untuk mewujudkan kemitraan yang harmonis dan humanis kepada masyarakat, Pers, LSM dan lainnya. 5 butir Tuntutan tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Kajari Adhriyansah.
Mencuatnya keprihatinan terhadap kinerja Kejari Kraksaan ini dipicu oleh aturan yang seolah menghambat kerja jurnalis dan LSM yang mempunyai keperluan di kontor tersebut. Aturan yang terkesan sangat ketat yang diantaranya para wartawan tidak diperkenankan membawa ponsel saat masuk dikantor ini, padahal ponsel merupakan sarana mempermudah kinerja wartawan. (SL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here