Gubernur Khofifah Mendapat Apresiasi Ketua Tim Evaluator Kemenpan RB

0
27

Surabaya Sinar Pos – (10 September 2020) – Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi kepada setiap kepala daerah.

Khusus bagi Jawa Timur, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB sekaligus Ketua Tim Evaluator Drs. Agus Uji Hantara ME memuji paparan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meletakkan isue strategis yang berkembang di masyarakat yang diramu menjadi sebuah kebijakan yang solutif.

“Ibu Gubernur sangat menguasai isue yang berkembang di masyarakat dan memberikan solusi lewat kebijakan kebijakan yang ada di Pemprov Jatim,” ungkapnya setelah mendengarkan paparan pada Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara Virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/9).

“Saya berharap, pemikiran dari ibu gubernur bisa diimplementasikan oleh jajaran OPD. Ketika kita membahas isue strategis dan berbicara impact atau dampak dari adanya sistem atau program tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu dua OPD saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi dari OPD lain agar impact bisa terwujud dengan terukur dan optimal,” ungkapnya.

“Saya yakin predikat SAKIP A yang diperoleh Jatim sangat layak, semoga bisa dijadikan inspirasi oleh provinsi lain,” puji Agus seusai mendengarkan paparan Gubernur Jatim.

Gubernur Khofifah mengatakan, kolaborasi dan sinergi menjadi pasword kami untuk melangkah. “Saya menggunakan istilah equilibrium dynamic atau mencari titik keseimbangan diantara dinamika yang berkembang untuk mewujudkan keseimbangan baru,” ungkapnya.

Ia mengatakan, implementasi SAKIP dan percepatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta mempertangungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan setiap anggaran. “SAKIP ini menjadi prioritas pembangunan utamanya dalam RPJMD, RKPD yang kemudian di breakdown di masing masing renstra OPD yang ada dengan membagi habis tugas yang ada,” jelasnya.

*Khofifah Laporkan Kenaikan Capaian IKU*

Sejak tahun 2014 – 2019 Pemprov Jatim berhasil memperoleh predikat SAKIP A yang salah satu indikator keberhasilannya ditentukan oleh kenaikan capaian di 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).

“Allhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita diatas rata rata nasional, indeks gini dibawah rata rata nasional, prosentase penduduk miskin capaiannya terpenuhi bahkan justru melampaui dari target yang telah ditetapkan dari target RPJMD 10.84 – 10.42 dapat terealisasi 10.2 persen di tahun 2019,” urainya.

Khusus TPT, Khofifah akan berkoordinasi lebih detail dengan BPS bahwa penyumbang pengangguran terbuka (TPT) terbesar berasal dari SMK. Saat ini lulusan SMK tersebut banyak yang menerima layanan pekerjaan berbasis online dan tidak berada dalam sebuah perusahaan tertentu. Mereka bisa menerima order secara mandiri.

“Allahmdulillah IPM di Jatim mengalami kenaikan. Tetapi kami harus terus tingkatkan. Kami terus mendisukusikan bersama BPS agar bisa merevisi terhadap indikator indikator capaian yang ada khusus bagi pesantren salaf,” tegasnya.

Ketua Tim Evaluator Agus Uji Hantara mengatakan, setiap tahun setiap Pemerintah Daerah diminta untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di wilayahnya masing masing serta akuntabilitas kinerja. “Setiap tahun kami meminta untuk diukur setiap capaian kinerja sehingga dapat mengukur capaian RPJMN,” ungkapnya.

Hari ini kita mendengarkan progres di Jatim untuk memaparkan akuntabilitas di level setiap OPD. Tentang perkembangan akuntabilitas dan implementasi reformasi birokrasi. Kami ingin mendengar capaian apa saja yang sudah di hasilkan pada tahun 2020. (Nwi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here