Kejaksaan Negeri Blitar Awasi Anggaran Dana Desa

0
121
Blitar, Sinar Pos – Peran Kejaksaan Negeri Blitar dalam mengawasi anggaran dana desa yang turun dari Pemerintah pusat sangat di perlukan. Pengawasan tersebut di harapkan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku , termasuk dalam hal penggunaan dana desa agar pemerataan pembangunan. Sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran dan masyarakat dapat menikmati pembangunan yang di canangkan pemerintah, dengan harapan bisa menyejahterakan masyarakat .
Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Blitar , Bangkit Sormin, melalui Kasi Intelijen, Anwar Zakaria menjelaskan , jika sebelum terjadi bencana nasional, dana desa ada yang sudah turun , perencanaan sudah lebih awal dibuat melalui musremdes, maka ada alokasi anggaran yang sudah mulai di laksanakan . Tentunya ada prosentasi yang sudah di capai dalam pengerjaan. Namun dalam perjalananya, di bulan Pebruari mulai ada wabah pandemi virus corona sampai sekarang. Bahkan Presiden Joko Widodo menyatakan sebagai bencana nasional dengan harapan dalam jangka waktu tertentu sudah selesai. Saat dinyatakan sebagai bencana nasional dibentuklah gugus tugas percepatan penanggulangan Covid 19.
” Dengan adanya hal tersebut , ada beberapa keadaan yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi intinya ada alokasi realokasi anggaran atau refocusing di semua pemerintahan termasuk dana desa, ” Ungkapnya.
Anwar Zakaria ketika di temui wartawan Sinar Pos baru – baru ini mengatakan jika ada desa yang perencananya sudah dilaksanakan mulai bulan Maret sampai April maka semua hasil rekapan pelaksanaan segera dilaporkan kepada pihak terkait sesuai tahapan prosedur yang harus di lalui. Namun apabila dalam hasil pemeriksaan atau adanya laporan dari masyarakat desa ada yang terbukti , maka Kejaksaan akan menindak tegas Kepala desa yang bermain – main dengan anggaran refocusing tersebut. ” Kejaksaan akan laksanakan sesuai surat edaran KPK Nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran Pelaksanaan Barang / jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19 ) terkait dengan pencegahan tindak pidana koropsi maupun aturan lain yang mengatur tentang kebencanaan . Namun saat ini proses tentang itu khan masih berjalan dan Covid – 19 belum selesai , ” Jelasnya.(Har).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here