LAGI- LAGI PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN ANGKAT BICARA

0
516

Banyuwangi – Sinar Pos, Lagi- lagi Praktisi Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Andi Purnama, angkat bicara kaitan berdirinya tower (BTS) yang belum kantongi izin yang berada di Bandara Blimbingsari Banyuwangi, tepatnya Dusun Pacemengan, Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur.

“Wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan suatu pola tata ruang di daerah area darat, udara, perairan tertentu, yang diatur dalam wilayah/kawasan ketat dan rigid (baku) dalam pemberlakuan terhadap pengaturan, pengawasan dan pengendaliannya terhadap kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan daerah tersebut terdapat suatu kegiatan kebandarudaraan dan operasi penerbangan, yang harus dijamin dari segi keutamaan keamanan, keselamatan maupun kenyamanan dari kegiatan,” kata Andi, saat di kediamanya pada media SP, Sabtu (21/3/2020).

“Operasi dari entitas Perhubungan Udara, dimana moda transportasi yang digunakan adalah pesawat terbang berbagai jenis yang akan beroperasi sesuai dengan karakteristik dan optimalisasi rencana pengembangan kedepannya, penyelenggara dan pemerintah daerah harus memperhatikan regulasi dan aturan yang berlaku, baik perundang-undangan nasional maupun internasional. Karena pesawat terbang merupakan alat transportasi yang bersifat penggunaan piranti sistem tekhnologi tinggi dan juga resiko tinggi, jadi konsentrasi terhadap jaminan standart keselamatan baik dari operasi langsung dan operasi pendukung suatu kawasan diharapkan pemerintah daerah setempat, masyarakat luas harus turut serta menjaga dan menegakkan daerah kawasan KKOP tersebut, dalam aktifitas yang dapat membuat pelanggaran-pelanggaran dan menjadi potensi dampak yang membahayakan bagi kegiatan dan operasi kebandarudaraan penerbangan,” ungkapnya.

Masih menurut Andi, regulasi dan peraturan, dalam menerapkan konsekwensi adanya suatu daerah dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi unsur standart keselamatan dan keamanan kegiatan operasi dan kawasan penerbangan adalah Undang-Undang Tentang Penerbangan RI No.1 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tentang Kebandarudaraan. Dikarenakan dunia penerbangan merupakan suatu operasi yang juga penghubung dari pergerakan penumpang secara nasional dan internasional, juga operasi dari piranti pesawat juga mengadopsi aturan baik pembuatan produksi, kelayakan, perawatan berkala maupun suplay produksi terkena aturan main juga memperhatikan hukum yang harus mengacu pada norma standart hukum internasinal yang tertuang dalam Konvensi dan Ratifikasi Organisasi Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional, (ICAO), ujarnya.

“Banyuwangi yang telah memiliki kegiatan Kebandarudaraan dan operasi penerbangan harus dibarengi dengan kesiapan dan tanggung jawab oleh penyelenggara pemerintahan dalam memperhatikan dan mengendalikan tata ruang baik itu disekitar kawasan daerah yang akan menjadi perluasan dan pengembangan dari kebandarudaraan juga faktor pelayanan dari kegiatan operasi pesawat yang akan diharapkan melayani kemampuan dan karakteristik bandara, standart pelayanan keamanan dan pelayanan baik peningkatan sumber daya manusia yang memahami akan regulasi dan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi akan membahayakan kegiatan penerbangan harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan,” ungkapnya

Lanjut Andi Purnama, “Penegakan aturan terhadap pola dan tata ruang wilayah kawasan KKOP, haruslah lebih fokus dikendalikan. Citra buruk apabila pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Banyuwangi, tidak mampu menegakkan dalam menjaga Kawasan keamanan keselamatan dari operasi penerbangan dan menurunnya kepercayaan penumpang dan juga wisatawan domestik serta manca negara, yang akan terbang (pulang pergi) Banyuwangi, apalagi bandara Blimbingsari Banyuwangi, telah mencetuskan diri sebagai bandara yang berkelas layanan interasional dengan konsep green building, namun di wilayahnya (Kawasan KKOP) banyak terjadi pembiaran dan pelanggaran. Seperti bangunan tanpa izin didirikan didaerah tersebut dengan pola “permainan izin” dari pejabat dinas yang berwenang. Bangunan tersebut dapat berupa pendirian bangunan fisik yang mempunya ketinggian tertentu, dan juga pada radius tertentu dan dipadukan pada perbedaan tinggi muka tanah, elevasi yang perlu dianalisa menjadi kajian teknis dalam memperoleh izinnya.

” Wilayah KKOP di Banyuwangi mencapai radius 15 km dari cincin terluar kawasan KKOP yang ditarik dari as tengah landas pacu pesawat (runway). Banyuwangi yang mempunya ketinggian fisik bangunan, misalkan berupa menara, bangunan tinggi, tower telekomunikasi, pergudangan ataupun rumah tinggal, dan komersial, pepohonan, frekwensi radio amatir, yang kesemua izin mendirikan tersebut harus mendapatkan izin dari Otoritas Kawasan Bandara dalam hal ini Otban III Juanda Surabaya.

“Akan ada konsekwensi apabila masyarakat dan penyelenggara pemerintahan/pejabat yang memberikan/membiarkan dalam hal melanggar peraturan penerbangan dan KKOP, yaitu pada Pasal 210 dan Pasal 421 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Penerbangan RI. Dalam konsekwensinya akan dikenai tindakan jera baik berupa nominal denda rupiah mulai dari 100 juta sampai 1 milyar rupiah, dan ancaman kurangan penjara selama 1-3 tahun. Jadi setidaknya semua elemen dari masyarakat dan penyelenggara pemerintahan SKPD terkait, DPMPTSP, dapat turut serta menjalankan dan menjaga kawasan operasi penerbangan dengan memperhatikan atau tidak melanggar perundangan lainnya,” jlentrehnya. (Tim/haris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here