DPMPTSP MULAI WUJUDKAN PELAYANAN HANDAL, PROFESIONAL DAN BERMORAL MEMPERCEPAT PELAYANAN

1
538

Banyuwangi – Sinar Pos, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dalam mewujudkan Pelayanan yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

“Kami Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Drs.Wawan Yadmadi, M.Si menyampaikan, menurut saya tidak bijak kalau hanya mencari tingkat konflik kita, tapi harus sebisa mungkin mencari solusinya dan inilah yang kira-kira harus kita harapkan,” kata Kadis saat dikonfirmasi di kantornya, Jum’at (29/2/2020).

Selain itu juga, lanjutnya kami yakin potensi ini yang harus dijadikan menjadi satu kesatuan bagaimana kita bangun sistem ketika sudah berjalan kearah menjadi lebih baik,intinya membatasi kelemahan- kelemahan yang selama ini yang sering terjadi,” kata wawan.

” Harapan kita nanti mal pelayanan publik itu menjadi satu kesatuan konsep berpikir untuk mempercepat pelayanan,” harapnya

Masih lanjut Wawan, Sebenarnya kami sudah mengambil langkah membangun senergi dengan Dinas terkait artinya dari sisi pengambil kebijakan itu sudah satu konsep pemahaman,” jelasnya

“Bagaimanapun logikanya suka tidak suka sebagai DPMPTSP ibarat sebagai seorang Koki,” ungkap wawan saat ditanya siapa yang mengkordinir pelayanan.

Sementara Praktisi Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan, Andi Purnama mengatakan, Tolak ukur dari sebuah pelayanan perizinan daerah tidak hanya faktor kecepatan seseorang, badan usaha,dan pengusaha dalam mendapatkan sebuah izin – izin dari instansi, kedinasan, maupun kepala daerah dalam pemanfaatan ruang.

“Yang terpenting adalah faktor “Ketepatan Dokumen” dalam mengikuti alur prosedur yang benar, sesuai aturan pemahaman kebijakan dan aturan yang berlaku dengan tidak mengindahkan faktor lainya. Pengusaha inginya cepat dalam memperoleh izin usaha, karena prinsip time frame waktu dalam lefi circle bisnis yang akan diraih dalam momentum tepat,” kata Andi.

Masih lanjut, Pemerintah memfasilitasi proses dan tahapan yang harus dilaluinya untuk memenuhi kelengkapan syarat, misalkan pengusaha ingin mendapatkam izin eksploitasi tambang, tidak mungkin tanpa didahului eksporasinya (eksplorasi – eksploitasi/ OP- Penjualan- Pengakutan), tetapi juga yang kepala “nakal” Eksplotasi dahulu baru izin Eksplorasi. Izin lingkungan apa itu kajian amdal, atau cukup rekom teknis UKL- UPL atau dari dampak traffik kemacetan yang ditimbulkan ada andal lalin, bangunan sekitar sungai ada pengaturan garis maya,sepadan, begitu juga garis maya terhadap jalan.

Semua hal itu terdapat aturan main yang harus dipatuhi bersama karena langkah yang salah “Konsekwensi Hukum” bicara, baik sisi pengusaha maupun instansi/dinas yang berwenang izin, ujar Andi.

“Kreasi dan inovasi dari kebijakan pemerintah pusat, dengan tujuan mempercepat investasi di daerah – daerah dalam hal izin berusaha, dikeluarkannya PP No.24 Tahun 2018 OSS, dimana perlunya one map public policy, seperti memberi kemudaha pengusaha diawal, tetapai pemerintah harus berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian pembangunan.Tidak juga bisa diangap izin melalui platform OSS, diangap sebagai sebagai “menggurkan” aturan kebijakan dan perundangan yang berlaku diatasnya,” tambahnya.

“Tentang kewajiban pemerintah menjaga Kekayaan sumber daya alam (SDA), menjaga pulau dan perairan, lingkungan, traffic flow, dan keharmonisan berkehidupan adalah keutuhan kekaýaan negara, dan negara wajib melindungi serta menjamin hak- hak hukumnya. Izin retan untuk dipermainkan antara pengusaha dengan oknum pejabatnya, bahkan bisa jadi kepala daerah sangat kental turut bermain sebagai pemberi kebijakan yang bertendensi pelanggaran aturan perundangan, apalagi yang mennyangkut pemanfaatan Ruang (IPR), dahulu izin prinsip, sebagai transaksional mulai dari pejabat menengah kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, sampai kepala daerah, bahkan izin sekelas IMB,rumah sederhanapun juga dapat”dimainkan” staf – staf bawahanya.indikator awalny adalah”Dokumen Berlarut”, tutup Andi Purnama. (Hrs)

1 KOMENTAR

  1. bola165,co adalah situs Agen Resmi Judi Online Terpercaya dan Terlengkap saat ini di Indonesia
    Cukup hanya dengan satu user id saja sudah bisa bermain di semua game populer di antaranya :
    – Sportbook – Live Casino
    – Slot – IDN Live
    – Poker – Racing
    – Keno

    langsung saja cek di https://bit.ly/2QF60zN 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here