WARGA PEMOHON MENGELUH LAMANYA PROSES IMB

0
1591

Banyuwangi – Sinar Pos, warga masyarakat mengeluh soal permohonan proses ijin mendirikan bangunan (IMB) yang lama dalam proses rekom gambar dari Dinas P U Cipta Karya Perumahan & Permukiman Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, jawa Timur.

” Kami sebagai Plt Kepala Dinas PU Cipta Karya Perumahan & Pemukiman Banyuwangi sudah sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang ada di Dinas kami,” Ujar Plt Kepala DPU Cipta Karya saat dikonfirmasi, Rabu (26/2/2020). Selain itu juga, lanjutnya setelah dicek tidak sesuai atau ada beberapa yang kita tolak itu ternyata diajukan lagi dan kita butuh kajian,” ungkap Danang.

Sementara Praktisi Pengamat Kebijakan Publik & Pembangunan, Andi Purnama menyampaikan, Dokumen berlarut, merupakan salah satu indikator awal sebagai tata kelola organisasi yang lemah, karena unsur yang menjadikan lancarnya arus dokumen yang sedang berjalan mendapatkan suatu izin/dokumen dari intansi/kedinasan yang berwenang, mengalami suatu hambatan yang kurang koordinatif dan sistem operasi yang tidak transparan, akuntabel. Sehingga perlu berpintu-pintu dan beratap-atap masyarakat harus mengkroscek kembali sampai dimana terhentinya dokumen yang sedang berjalan.

“Padahal pemerintah pusat sudah berupaya mengeluarkan kebijakan dalam menangani segala pengurusan izin dan dokumen negara, dengan regulasi yang dibuat effektif, tadinya satu atap, sekarang menjadi satu pintu, dengan diterbitkanya Prepres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelayanan Berusaha dan Permen No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,” Katanya.

Lanjut Andi,” Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam hal pembangunan di daerah, apabila langkahnya menjadi mundur, padahal beberapa kepala daerah telah menciptakan inovasi mahal dengan membangun bangunan fisik berupa “Mall Pelayanan Publik”, sebetulnya hal ini sudah tergolong tua dan “tidak milenial” ditengah masif dan meratanya teknologi informasi. Dengan “mall” pun, ternyata masih ada beberpa SDM di beberapa kedinasan kabupaten kota, masih belum siap mengintegrasikan alur sistem yang saling terkait dan terkoordinatif.

“Regulasi Kedinasan sebagai bentuk pelayanan perizinan terpadu telah ada setiap kabupaten kota, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tidak berhenti di situ, salah satu urusan pembuatan izin yang masih mengalami hambatan tertinggi salah satunya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih ada beberapa dokumen izin lainnya. Regulasi yang terbaru yang menyangkut permudahan izin berusaha, telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dengan Platform Online Single Submission (OSS), namun kebijakn ini masih belum tersosialisai dengan baik di masyarakat oleh pemerintah daerah. Masyarakat masih senang dengan cara mendatangi ke meja pelayanan, hal ini dirasakan lebih merasa pasti dengan harapan dapat terselesaikan dengan cepat, namun kenyataannya, masyarakat harus mengeluarkan effort/upaya yang lebih untuk ditotal menyangkut energi, biaya dan waktu, dan masih ada pola berpintu-pintu dengan atap yang berbeda-beda, sehingga menjadikan satatus Dokumen Berlarut masih ada dikeluhkan dibeberapa daerah, ungkap Andi kepada media Sinar Pos. (Hrs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here