ANDI PURNAMA,PRAKTISI PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN BERSUARA

0
774

Banyuwangi – Sinar Pos,Andi Purnama, Praktisi pengamat kebijakan publik dan pembangunan bersuara terkait adanya keluhan warga soal pembangunan tembok pagar pembatas oleh pengembang perumahan dengan wilayah sungai kalipuro, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tumur.

“Secara entitas dari karakter kondisi fisiologi sungai dibedakan menjadi 2 karakteristik yaitu sungai dalam kondisi existing bentukan penampang basah alami dan sungai dalam kondisi rekayasa operasi konstruksi dalam pemanfaatan fungsi. Dalam pengaturan kebijakan dan teknis, baik perundangan-undangan dan turunan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang “Pengairan”, UU No. 7 Tahun 2004, yang sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang no. 17 Tahun 2019 Tentang “Sumber Daya Air”. Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang “Sungai” dan Permen PU 63/PRT/1993 yang mengatur lebih teknis operasi pemanfaatan sungai. Dalam regulasi yang menyangkut tata aturan tentang sungai, pengairan maupun berbicara lebih luas lagi dalam Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, bertujuan untuk melindungi kepentingan hidup manusia dan makhluk hidup lainya dalam satu ruang ekosistem lingkungan akan ketersedian air,” kata Andi pada Sinar Pos, Sabtu (23/2/2020).

“Menghindari dari potensi bahaya akan ketidak seimbangan pemanfaatan air, karena sungai dan wilayah sekitar sungai DAS maupun Catchment Area/wilayah tangkapan air merupakan wilayah yang harus dijaga dan diawasi baik oleh pemerintah dan masyarakat. Konsekuensi tersebut diatur akibat perbuatan hukumnya mulai dari nominal denda dan penjara kurungan maksimal 9 tahun kurungan,” jelasnya

Lajut Andi, Pengaturan wilayah milik sungai yang sejajar dengan alur sungai, diatur mulai dari badan sungai lereng sungai, jagaan sungai dan sempadan sungai. Didalam penentuan jarak sempadan sungai, membagi dahulu dalam karakteristik pertama-tama pada wilayah sungai yang berada di dalam kawasan perkotaan dan diluar kawasan perkotaan, kedua telah bertanggul atau tidak bertanggul, ketiga pemanfaatan sungai dalam cakupan luasan pemanfaatan. Keempat dilihat sungai dalam karekter kedalamam sungai kondisi muka air banjir, jagaan, bantaran, tanggul, terakhir garis sempadan sungai. Bila mengikuti regulasi yang ada apapun alasannya sempandan sungai tidak ada yang berjarak dibawah 3 Meter setelah kaki tanggul, bila ditambah dengan wilayah jagaan dan bantaran, jarak sempadan sungai minimal 6 meter lebih itupun status hukum dalam kondisi sungai bertanggul, bila status hukum dalam kondisi sungai tidak bertanggul dapat lebih dari 10 meter. Apalagi sungai tersebut adalah sungai besar kedalaman antara 3-20 Meter sekurang-kurangnya 15 Meter (Permen PU 63/prt/1993)
Pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam pemberian rekomendasi teknis oleh instansi yang berwenang bisanya memperhitungkan penggunaan garis sempadan yang tidak sesuai regulasi, norma dan aturan kebijakan yang berlaku, biasanya banyak sekali dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang lahannya berada dekat sungai, konflik kepentingan dan bermain dengan pejabat dan instansi terkait dalam penerbitan izin rekomendasi teknis. Yang pada akhirnya masyarakat dirugikan dengan hilangnya hak adat ulayat adat atas aktifitas kehidupan sekitar sungai,
lingkungan sekitar sempadan yang tadinya asri dengan tumbuhan menjadi gundul dan terkikis, sungai menjadi keruh dan tercemar, pada akhirnya pengaturan izin yang salah akan berdampak banyak kerugian dan bencana.

” Kesewenangan pemberian rekom teknis dengan kesewenangan oknum pejabat instansi yang berwenang, padahal jelas diatur dalam keputusan penentuan garis sempadan didalam Undang-undang No. 11/1974/ dan No.7/2004 jelas-jelas aturannya harus melibatkan unsur-unsur masyarakat sekitar. Manipulasi luasan basah, yang semakin memperkecil volume air sungai, kemiringan lereng yang tadinya landai menjadi curam, yang tentunya hal ini akan semakin mempertinggi daya gesek/daya gerus dan kecepatan arus sungai, yang pada akhirnya menimbulkan gerusan dan kikisan di tempat lain. Dalam Kondisi saluran existing/alami, paradigma dalam memberikan rekmendasi teknis bukan makin memperkecil luasan basah, justru seharusnya memperbesar luasan basah, guna mengurangi/memperkecil daya rusak atau potensi bencana yang akan datang. “Tetapi hal ini apabila dilanggar oleh oknum pejabat, masyarakat, badan usaha terdapat konsekwensi hukum yang harus diterimanya,” jlentreh Andi.( haris).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here