Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab Launching Pencairan APBDesa Tahun 2020

0
105

Jombang, Sinar Pos – Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, menghadiri acara Launching Pencairan APBDesa tahun 2020. Tentang Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2020, di Pendopo Kabupaten Jombang. Rabu, (29/01/2020).

Dalam Launching tersebut terdapat 4 (Empat) peraturan Bupati Jombang tahun 2020, yaitu : 1 (Satu) tentang petunjuk pelaksanaan APBDesa, 2 (Dua) tentang pengelolaan dan penetapan Dana Desa (DD) bagi desa di Kabupaten Jombang, 3 (Tiga) tentang Alokasi Dana Desa (ADD), 4 (Empat) tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, berpesan kepada semua pihak desa, agar dana bantuan desa digunakan dengan baik dan benar.

“Terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa selaku leading sektor. Saya berharap kegiatan ini dapat menyamakan persepsi dan pemahaman kita semua dalam mengelola dana bantuan desa dengan baik dan benar. Guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegrasi,”pesan Bupati Mundjidah.

Bupati Jombang berharap dengan adanya peraturan Bupati Jombang tentang petunjuk pelaksanaan APBDesa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sangat penting untuk dipahami, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami.

“Pada tahun 2019 lalu, anggaran Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 274.889.392.000. Sedangkan Dana Desa tahun 2020 ini adalah sebesar Rp. 280.150.133.000. ini artinya Dana Desa tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.260.741.000 dari Dana Desa tahun 2019,”tutur Bupati Mundjidah.

Masih Bupati Mundjidah,”Kenaikan Dana Desa ini juga dibarengi dengan adanya harapan, bahwa desa bisa mengalokasikan belanja untuk pemberdayaan desa. Seperti meningkatkan SDM dan ekonomi Desa, serta pelayanan dasar di bidang kesehatan terkait stunting dan pendidikan. Ini juga sesuai dengan instruksi Gubernur Jatim,”pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MENDES PDTT), Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa skema alokasi anggaran dana desa pada tahun 2020 mengalami perubahan.

“Pada tahun 2020 ini, skemanya yang mana na biasanya baru sekitar 20 % dari Dana Desa (DD) yang ditransfer ke desa. Namun sekarang ditingkatkan menjadi 40%, biasanya pencairan dana desa tersebut dengan mekanisme 20% kemudian 3 bulan berikutnya 40% dan 40% untuk pencairan berikutnya. Perubahan skema tersebut bertujuan agar Desa bisa memanfaatkan dana desa secara optimal, selama ini pencairan dana untuk tahap akhir mengalami kendala, karena waktunya yang pendek,”ungkapnya Abdul Halim Iskandar.

Mulai tahun ini juga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MENDES PDTT), melakukan terobosan, yakni dana tidak ditransfer ke Kabupaten, melainkan langsung ke rekening desa. Dengan adanya Perbup ini diharapkan semua pemangku kebijakan pelaksanaan APBDES, DD, ADD dan PDRD bisa memahami teknis pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). selain itu pencairan dana desa harus menggunakan prinsip prinsip transparansi yang salah satunya dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Salah satunya adalah untuk membantu Desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan Desa secara efektif dan efisien.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) beserta staf ahli, para asisten dan para kepala OPD, para Camat se Kabupaten Jombang, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KASI PMR) se Kabupaten Jombang dan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Jombang. (rud/ff)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here