Keraguan Masyarakat Terjawab, Kab.Kediri Segera Miliki Bandara Internasional

0
164

KEDIRI,SINARPOS.CO.ID – Proses yang panjang mulai dari polemik pembebasan lahan hingga kabar jadi tidaknya sebuah bandara internasional dibangun di Kabupaten Kediri kini terjawab sudah.

Kepastian ini diinformasikan berdasarkan hasil rapat bersama di Pemerintah Pusat  Jakarta, yaitu Bagja Sirait,Staf Kementerian Kemaritiman & Investasi yang dipaparkan pada acara pertemuan 24/1/20, antara Muspida dan masyarakat yang terdampak adanya pembangunan bandara udara ini.

Dipastikan Ground Breaking pembangunan Bandara akan dimulai pada bulan April tahun 2020 mendatang, Rencana pembangunan bandara udara bertaraf internasional ini berlokasi di tiga kecamatan yaitu Kec.Tarokan, Kec.Grogol, Kec. Banyakan, semuanya berada di wilayah barat Kabupaten Kediri.

Dalam pertemuan antara Muspida dan masyarakat yang terdampak adanya pembangunan bandara udara, hadir beberapa tokoh masyarakat dan pemilik lahan yang lahannya harus dibebaskan dengan ganti rugi untuk kepentingan pembangunan landasan di bandara udara bertaraf internasional di wilayah Kab. Kediri ini.

Bagja Sirait,Staf Kementerian Kemaritiman & Investasi ini memberikan paparan, karena adanya keraguan masyarakat Kabupaten Kediri untuk jadi dan tidaknya pembangunan bandara tersebut. Dijelaskan bahwa pembebasan lahan ini sudah mencapai 99%, kurang satu 1% saja. Pelaksanaan pembangunannya akan dimulai kira-kira pada Tgl. 16 April 2020. Bandara udara ini berkelas internasional dan akan menopang cepatnya perjalanan umroh atau haji bagi masyarakat, yang menggunakan jasa penerbangan di jangkauan, Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Nganjuk.

Demikian penjelasan Bagja Sirait, Staf Kementerian Kemaritiman & Investasi pada diacara pertemuan terakhir yang bertempat di Gedung Sanggar Kesenian Belajar (SKB), Kecamatan Grogol, Kab Kediri

Bagja Sirait menjelaskan saat ini proses pembebasan lahan sudah mencapai 98,44 persen dari luas proyek 376,57 hektare. Sedangkan sisanya yang tersebar di Desa Tarokan, Bulusari, dan Grogol masih dalam tahap negosiasi. Terdiri dari 3,32 hektare lahan kosong dan 2,56 hektare lahan bangunan.

Dalam sosialisasi di depan warga yang terkena dampak pembangunan bandara, Bagja Sirait meminta kepada masyarakat yang masih bertahan untuk menerima harga ganti untung yang diberikan pemerintah.

Dari hasil apprasial (perkiraan) oleh lembaga independen yang ditunjuk pemerintah, ditetapkan nilai tertinggi untuk lahan pekarangan yang ada rumahnya sebesar Rp 750 ribu per meter persegi, dan tanah tegal atau sawah senilai Rp 500 per meter persegi.

“Tidak ada lagi kenaikan harga atau tawar menawar dari pemerintah. Dan tidak ada fee untuk makelar atau petugas pemerintah lima persen, kecuali pajak penjualan sebesar 2,5 persen,” ujar Bagja.

Diungkapkan, Bandara Kediri dibangun untuk membangun Jawa Timur bagian selatan. Selain itu juga akan difungsikan untuk bandara keberangkatan umroh dan naik haji. “Pembangunan bandara akan memberikan multi player efek,” jelasnya.

Jika warga tetap menolak melepas lahan mereka untuk proyek ini, maka pemerintah akan mengambil jalan konsinyasi yang diatur dalam undang undang.(AD/KM/LH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here