DPW PERKAHPI Menggelar Pendidikan Ahli Hukum

0
203

 

Surabaya Sinar Pos – DPW PERKAHPI menggelar pendidikan ahli hukum kontrak, pengadaan PAHKP BATCH-47 di Surabaya mulai Jumat (24/1) hingga Minggu (26/1).

Ketua DPW PERKAHPI Jatim, Arief Syahrul Alam Sh, Mhum. mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu program dari DPW PERKAHPI Jatim, untuk melaksanakan pendidikan dan Pelatihan ahli hukum kontrak pengadaan indonesia ujarnya.

Tujuan, 1- mengingat maraknya korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Tantangan ke depan untuk pengacara adalah punya spesialisasi dalam mendampingi perkara yang berkaitan dengan korupsi barang dan jasa. Karena kehidupan seorang pengacara tidak hanya punya pengacara, harus punya license tersendiri, contohnya, pengacara tentang kepailitan, pajak, disini kita ada pengacara ahli hukum yang berkaitan dengan barang dan jasa katanya.

Kendalanya, pertama belum tersosialisasinya bahwa dalam Perpres yang baru nomor 16 Tahun 2018 dan barang 100 miliar keatas wajib didampingi oleh pengacara, ahli hukum kontrak pengadaan barang dan jasa yang punya license.

Syarat mengikuti pendidikan ini adalah, 1- sarjana, bagi seorang advokat, dia akan mendapatkan gelar sertifikat CPCLE, sertifikat untuk ahli dalam hukum pengadaan barang dan jasa.

Tindakan preventif nya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, kita pencegahan preventif hak dan kewajiban dari penyedia anggaran dan pengguna anggaran sama-sama terlindungi. Karena penyedia yang tidak tahu bisa masuk penjara gara-gara Administrasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Jumlah anggota di DPW PERKAHPI sebanyak 38 orang tiuturnya.

Sementara salah seorang anggotanya yang baru, Cahyo Harjo Prakoso SH, mengatakan berharap bagaimana dirinya seperti mencegah terjadinya penyalahgunaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Salah satunya terjadi di daerah tempat tinggalnya di Sidoarjo, itu kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, ini adalah masih minimnya atau lemahnya tenaga ahli hukum yang bisa memberikan masukan masukan kepada para pemerintah, badan usaha ataupun pelaku penyedia barang dan jasa, apa saja yang harus dilengkapi agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran hukum dalam praktek suatu daerah Badan Usaha tersebut ujarnya.

Cahaya berharap ingin pemerintah mensupport organisasi kami PERKAHPI ini agar semua aspek dari pemerintah itu membutuhkan ahli hukum, tidak hanya pengadaan barang jasa, tapi juga dalam setiap kebijakan kebijakan yang diterbitkan itu adalah produk hukum, jadi tentu para ahli hukum di seluruh unsur kalian itu harus dilibatkan agar tidak terjadi kesalahan kesalahan dalam mengambil kebijakan tutur Cahyo. (Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here