Rapat Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

0
327

Surabaya Sinar Pos –  Bappeda Provinsi Jatim menggelar rapat sinkronisasi percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi Provinsi Jatim tahun 2020 di Hotel Grand Dafam Surabaya Rabu malam (22/1/20).

Kepala Bappeda Provinsi Jatim Muhammad Rudi Ermawan ST M. MT mengatakan pihaknya berharap kepada seluruh peserta agar benar-benar memanfaatkan momen Pertemuan Singkat ini untuk sinkronisasi, sinergitas dan sebagai sarana harmonisasi antar sektor dan antar wilayah khususnya di bidang infrastruktur perwujudan dalam rangka pelaksanaan peraturan presiden (Perpres) RI nomor 80/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Timur.

“Sesuai dengan visi pemerintah Prov Jatim visi 7 terwujudnya masyarakat Jatim yang adil sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif melalui kerja bersama semangat gotong royong.” Ungkapnya.

Dia menambahkan, Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintahan maupun masyarakat/ swasta memiliki peran penting dalam mengisi pembangunan ekonomi daerah.

“Desain percepatan pembangunan ekonomi di Jatim tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Perpres Nomor 80 tahun 2019 yang merupakan langkah-langkah strategis dan terintegrasi. pemerintah agar arah pembangunan di Jatim lebih fokus dan terukur,” Tambahnya.

Sekedar tahu, Ekonomi di Jatim diprioritaskan pada tiga kawasan pertumbuhan yang meliputi,

1) . Kawasan gerbang kertosusilo (GKS). Dan Madura serta kepulauan difokuskan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta membangun dsmpak positif kepada pengembangan Madura dan kepulauan sebagai hinterland utama.
2). Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) dan selingkar Ijen difokuskan untuk potensi wisata yang sinergis dengan sektor ekonomi lainnya yang di lingkar Bromo serta pertumbuhan di kawasan Tapal Kuda.
3). Kawasan selingkar Wilis dan lintas selatan.

Total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jatim berdasarkan Perpres Nomor 80/2019 tersebut sejumlah 218 proyek dengan nilai Rp 294, 34 triliun 109 proyek didanai APBN sebesar Rp, 424 triliun. 72 proyek didanai kerjasama pemerintah dengan badan usaha/KPBU sebesar Rp 136, 36. Triliun.
19 proyek didanai BUMN sebesar Rp 68,14 triliun dan satu proyek didanai APBD sebesar Rp40 miliar.

4). Dari jumlah proyek yang dimaksud sebanyak 140 proyek merupakan proyek pembangunan infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, keciptakaryaan dan lingkungan hidup skala regional dan diharapkan dampak terhadap pembangunan masyarakat.
Bidang maritim dan investasi yang dilaksanakan mulai tanggal 14 dalam rangka menyampaikan persiapan awal serta dukungan integrasi ke dalam dokumen rencana masing-masing perekonomian sampai 17 Januari 2020.
Masing-masing Kementerian/ lembaga secara umum akan Menindaklanjuti terhadap proyek proyek strategis sudah mengintegrasikan dalam dokumen rencana strategis (RENTRA) masing-masing kementerian/ lembaga serta Perpres Nomor 80/2019 dari rancangan dokumen rpjmn tahun 2020 – 2024 pemprov Jatim juga mendorong kepada pemerintah pusat agar segera melakukan finalisasi Project management office (PMO) akan dijadikan dasar dalam penetapan provincial project management office (PPMO) provinsi Jatim kelembagaan PM dan PPM sangat penting keberadaannya.

Untuk dapat menyiapkan pelaksanaan Perpres Nomor 80 tahun 2019 merupakan yang percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Jatim pembangunan inklusif serta berkelanjutan hingga mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Jatim dan nasional tuturnya. (Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here