Raperda Kawasan Tanpa Rokok Untuk Tngkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Mojokerto

0
207

 

Foto : Belakang dari kiri ke kanan Bupati Mojokerto H.Pungkasiadi,SH, Hj. Ainy Zuhroh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H.Subandi Wakil Ketua dan H. Shaleh Wakil Ketua,

MOJOKERTO,SINARPOS.CO.ID – Saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya menggema mengawali prosesi Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto. (20/1/2020). sekitar jam 15.30 Wib DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Sidang Paripurna.

Tak tanggung-tanggung agenda acaranya Penyampaian Nota Penjelasan terhadap 4 (empat) Raperda ( Rancangan Peraturan Peraturan Daerah ).

Yaitu Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perusahaan Pemerintah Daerah BPR Majatama, Pengelolaan Sampah dan Perpustakaan.

Yang menarik bahwa 2 Raperda terakhir diatas adalah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Mojokerto, yang Penyampaian Nota Penjelasannya disampaikan oleh H.Rahim dari FPDIP mewakili DPRD Kabupaten Mojokerto.

Sidang Paripurna dimaksud berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto jalan Ahmad Yani N0.16 Kota Mojokerto.

Sebelum acara siding dimulai para Angota DPRD Kabupaten Mojokerto dan para undangan dipersilahkan santap siang terlebih dahulu yang telah disiapkan di ruang tunggu DPRD Kabupaten Mojokerto.
Dalam Penyampaian Nota Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bupati Mojokerto H.Pungkasiadi, SH mengatakan :

“ Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dibuat sebagai tanggung jawab dan kuwajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.

“Kewajiban dan tanggung jawab tersebut di atas sebagai pelaksanan Urusan Pemerintahan yang wajib dalam Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 huruf b yaitu kesehatan”, lanjut Pungkasiadi.

“Raperda tentang kawasan tanpa rokok tidak dimaksudkan untuk membatasi atau melarang orang merokok, tetapi lebih kepada etika ketika merokok dilakukan ditempat tertentu.

Tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang merokok. Antara lain Kantor Pemerintahan, Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat Belajar Mengajar, Rumah Ibadah dan Tempat umum”, sambung Pungkasidi.

Masih kata Bupati Mojokerto :” Raperda Kawasan Tanpa Rokok dibentuk untuk melindungi dari rokok dan asap tembakau rokok bagi masyarakat terutama balita. Disamping itu untuk memberikan pengetahuan kepada para perokok tentang bahaya rokok bagi kesehatan”.

Terkait Raperda tentang Perusahaan milik Pemerintah Derah Mojokerto BPR Majatama, berdasarkan penjelasan Bupati untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Menuju BPR Majatama yang sehat, kuat dan berdaya saing serta mewujudkan Good Corporate Government.

Mengakhiri penyampaiannya Bupati mengajak kepada DPRD untuk melakukan pembahasan bersama secara mendalam baik tinjauan dari sisi yuridis, fisiologis, sosiologis dll.

Adapun penyampaian nota penjelasan perda inisiatif DPRD kabupaten Mojokerto, yaitu perda tentang Pengelolaan Sampah dan Perpustakaan. Disampaikan adalah untuk mewujudkn visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto Yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan Serta Kesehatan. Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara Memperbesar Peluang Akses Pendidikan yang lebih Baik untuk mengoptimalkan Kemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Nota penjelasan raperda tersebut disusun dalam tiga bagian. Pertama latar beakang, Kedua Muatan dan tujuan serta Ketiga penutup.

Latar belakang dibuatnya raperda inisiatif DPRD Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Sampah didasari oleh semangat Untuk Mewujudkan Wilayah Kabupaten Mojokerto yang sehat dan bersih dari sampah. Juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan pengelolaan sampah. Dalam bagian Muatan dijelaskan secara rinci melaui bab-babnya.

Pengeloaan sampah bisa dilakukan oleh pemerintah, warga masyarakat, lembaga-lembaga tertentu atau perorangan. Pengelola sampah diberikan incentive yang bersumber dari keuangan APBD maupun CSR.

Sedangkan raperda tentang perpustakaan dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat, meningkatkan minat baca dan belajar bagi masyarakat Mojoketo dan jaminan agar mendapatkan perpustaakan yang dikelola secara professional.

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto kali ini dihadiri oleh 32 orang anggota, sehingga dari 50 orang anggota absen 18 orang anggota. Tercatat berdasarkan laporan Sekretariat DPRD FPDIP jumlah 10 orang (1 orang dari partai lain yang gabung) hadir 100 %. Sedangkan FPKS dari 4 orang anggota Absen 100 %.
Ada yang aneh dalam penutupan sidang.

Ketua Sidang menyampaikan bahwa sidang ditutup jam 14.20 Wib. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih. Demikian saat pembukaan sidang. Ketua Sidang mengatakan sidang dibuka jam 11.40 Wib, padahal jam sudah menunjukkan pukul 3 sore lebih. Mungkin Ketua DPRD sebagai Pimpinan sidang teks book saja tanpa meliahat realita dan faktanya. (ifa).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here