BUPATI SAMPAIKAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

0
76

KAJEN,– SINAR POS

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan. Penyampaian Raperda ini bersamaan dengan Persetujuan Bersama Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri, Senin (17/6/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., beserta para Wakil Ketua DPRD masing-masing H. Kundarto, SE., H. Ahmad Chozien, ST. dan Nunung Sugiantoro, ST., para anggota DPRD, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang baru Sutadi, SH.,MH, Ketua Pengadilan Agama Kajen, Wakapolres Pekalongan, perwakilan Kejari Kajen, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan lainnya.
Raperda yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018  tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dan kita berhasil meraihnya untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
“Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam upaya memperoleh opini WTP serta mari kita pertahankan dan tingkatkan kualitas opini WTP pada tahun-tahun mendatang,” ujar Bupati Asip Kholbihi.

Lebih lanjut, dengan berpedoman pada struktur Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Bupati menyampaikan gambaran secara umum mengenai Raperda dimaksud yang berisikan tentang Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan.

Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 2.176.551.072.207,-, terealisasi sebesar Rp 2.101.449.302.496,83-, atau 96,55%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 75.101.769.710,17,- atau 3,45%. Pendapatan ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Selanjutnya, Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp.2.406.643.199.984,-, terealisasi sebesar Rp. 2.160.744.430.323,- atau 89,78%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 245.898.769.661,- atau 10,22%.
Sedangkan Pembiayaan yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, terealisasi netto sebesar Rp. 229.856.828.594,88. Pembiayaan netto tersebut berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 229.856.828.594,88 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,-.

“Berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat SiLPA sebesar Rp 170.561.700.768,71,-.” papar Bupati.
SiLPA tersebut, lanjut Bupati, berasal dari defisit sebesar Rp 59.295.127.826,17,- ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp.229.856.828.594,88,-.(Rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here