BUPATI PEKALONGAN MINTA DINSOS LAKUKAN VALIDASI DATA PENERIMA MANFAAT PKH

0
25

Kajen, Sinar Pos
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengumpulkan dan memberikan pembinaan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) terkait validasi data kemsikinan di Kabupaten Pekalongan, Selasa (9/4/2019) di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan di Kajen. Bupati didampingi Sekretaris dan para Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.

Bupati Asip mengungkapkan peran PPKH menjadi penting karena merupakan salah satu ujung tombak dari program yang settingnya adalah dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Sosial, tapi punya dampak yang luar biasa.
“Kita hari ini mengumpulkan 120 Pendamping PKH se Kabupaten Pekalongan untuk mempercepat program penurunan angka kemiskinan yang saya target pada 2021 itu adalah single digit,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan pihaknya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait validasi data penerima manfaat PKH. “Sering tuh kawan-kawan wartawan juga menemukan, ini orang kaya kok dapat PKH. Ternyata setelah kita teliti, entri datanya dulu kebanyakan dari para pamong,” jelasnya.

Maka dari itu, kata Bupati, dengan pertemuan pada saat ini yang paling penting nantinya diharapkan akan ada validasi data. Yakni bagi mereka yang betul-betul tidak berhak menerima akan kita delete, kemudian akan kita ganti dengan yang berhak menerima.
“Ini penting sekali dan Kementerian Sosial juga sudah menerima masukan- masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi agar data ini bisa diupdate kapan pun. Dan ini sangat menguntungkan bagi kita. Oleh karena itu para PPKH kita kumpulkan,” tegas Bupati.
Kepada Dinas Sosial dan PPKH, Bupati Asip Kholbihi memerintahkan beberapa hal penting, yakni pertama adalah untuk melakukan validasi data. Yang kedua, agar para PPKH tidak hanya mendampingi pada aspek penerimaan program yang afirmatif saja dari pemerintah yaitu menerima penerimaan bantuan tunai per triwulan sesuai komponennya yang rata-rata Rp 1,8 juta per triwulan. Akan tetapi PPKH ini akan memberikan pendampingan terutama dalam mendevelop keluarga agar keuangan keluarga ini agar dibantu supaya lebih sehat lagi bagaimana caranya.
“Yang lebih penting lagi agar para PPKH ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu menjelang Pemilu ini, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tutur Bupati.
Terkait model pendataan para penerima manfaat PKH di daerah lain dengan pemberian stiker, Bupati tegaskan pihaknya tidak akan menggunakan model daerah lain itu.

“Kita cukup data saja karena data kemiskinan itu bersifat dinamis.  Hari ini orang miskin, siapa tahu langsung dapat warisan dari orang tuanya kan langsung kaya. Oleh karena itu saya tidak akan menggunakan stiker untuk menempel tanda sebagai warga miskin, tidak usah seperti itu,” tambahnya.(riki/Rustianto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here