NYARIS BENTROK PAGUYUBAN KADES KEDIRI AKHIRNYA MENDAPAT TITIK TERANG

0
64

KEDIRI, SINAR POS – Sejumlah Kepala Desa Kabupaten Kediri yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) kembali menuntut pengisian kekosongan 700 perangkat Desa di Kabupaten Kediri

Mereka menggeruduk kantor Pemerintahan Kabupaten (pemkab) Kediri untuk melakukan audiensi terkait perkembangan hasil Judicial Review (jr), Kamis (06/12).

Tidak kurang dari 150 kepala desa turut hadir dalam melakukan audiensi, mereka menuntut untuk bertemu Bupati Kediri, namun upaya mereka gagal sehingga terjadi aksi dorong, untung tidak terjadi bentrok karena akhirnya mereka ditemui oleh Bagian Hukum di ruangan Bagian Pemerintahan.

Wakil dari para kades yaitu satu Kecamatan diwakili satu kepala desa diperkenankan masuk membahas tuntutan warga dengan OPD terkait Pemerintah Kabupaten Kediri di salah satu ruangan Bagian Pemerintahan,

Dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan, Antara lain DPMPD dan Perwakilan Kades yang diwakili Kades Kamid, akan mengambil Surat ke Kemendagri terkait dgn Perekrutan Perangkat Desa

Kemudian Hari Minggu (9-12-2018 ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Perwakilan Kades akan melakukan Rapat terkait tahapan pelaksanaan Perekrutan Perangkat Desa bertempat di Kantor DPMPD

Poin berikutnya, Kapala bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kediri bersedia mempercepat pembuatan Dasar Hukum terkait pengisian dan pengangkatan perangkat bila surat rekomendasi sudah turun.

Setelah itu, DPMPD akan menyusun Regulasi perekrutan Perangkat Desa dalam waktu 1 Minggu apabila sudah ada dasar Hukum yg sudah di buat oleh Kabag Hukum.

Ketua PKD, Johansyah Iwan Wahyudi menerangkan, “Kami melaksanakan amanat dari Undang-Undang, bahwa ketika perangkat desa kosong harus segera diisi, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ada”, Ungkapnya pada wartawan.

Perlu diketahui bahwa hasil Judicial Review terkait Perda No.5 tahun 2017 tentang pengisian dan pengangkatan Kepala Desa dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas beberapa pasal,

“Menurut Kemendagri hasil judicial review itu saja sudah cukup untuk dijadikan acuan, tidak perlu merubah perda, cukup perbupnya saja yang dirubah. Dan nanti kami akam bersama dengan pemkab termasuk bagian hukum bersama sama mengambil rekomendasi ke Kemendagri,” tambahnya.

Sementara itu, Mewakili Bupati Kediri dr.Hj.Haryanti Sutrisno, Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Satirin, mengatakan peraturan daerah yang mengatur mekanisme pengisian dan pemilihan perangkat desa masih berada di Mahkamah Konstusi (MK)

“Pemkab telah berkonsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Hasilnya surat rekomendasi dari Mendagri yang intinya untuk mengatur pengisian jabatan perangkat desa. Rekomendasi itu akan kita ambil ke Mendagri. Perwakilan desa akan kita ajak ke Jakarta. Setelah itu hasil surat akan kita rapatkan dengan tim,” terang Satirin (yok/leh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here