EVALUASI KINERJA, FEED BACK PENGAWASAN DAN CAPACITY BUILDING BPRS SE-JAWA TIMUR TAHUN 2018

0
37

          www.sinarpos.co.id
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mengadakan Evaluasi
Kinerja, Feed Back Pengawasan dan Capacity Building BPRS tahun 2018 pada hari Rabu,
28 November 2018 bertempat di Hotel Singhasari, Batu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh
Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari 28 BPRS se Jawa
Timur.

Evaluasi kinerja ini merupakan salah satu wujud konkrit kepedulian dan perhatian
OJK terhadap perkembangan industri BPR Syariah di Provinsi Jawa Timur dan
diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Evaluasi Kinerja kali ini mengangkat tema
“Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko dalam Rangka
Mewujudkan Industri BPRS yang Tumbuh Sehat, Terpercaya dan Berkelanjutan”.

Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPR
Syariah sampai dengan triwulan III tahun 2018, menerima feed back atas pelaksanaan
fungsi pengawasan serta melakukan capacity building mengenai penerapan GCG dan
Manajemen Risiko pada perbankan syariah serta teknik pengawasan prinsip syariah
dengan nara sumber yang pakar di bidangnya, yaitu Agus Katon (Direktur Kepatuhan PT.
Bank BRI Syariah, Tbk), Tantri Indrawati (Direktur Kepatuhan BCA Syariah) dan
Muhammad Gunawan Yasni (Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono, dalam sambutannya menyampaikan
bahwa tantangan perekonomian Indonesia ke depan masih tergolong cukup tinggi seiring
dengan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut dan dipengaruhi oleh
ekspektasi pasar terhadap kenaikan Federal Fund Rate (FFR), perkembangan intensitas
perang dagang (trade war) antara Amerika dan Tiongkok, serta krisis yang mengancam
beberapa negara emerging market.

Meskipun kondisi perekonomian global masih penuh
dengan ketidakpastian, namun sistem keuangan Indonesia masih stabil dan terjaga
dengan baik, tercermin dari ketahanan perbankan yang masih kuat dengan CAR 23,33%,
kondisi likuiditas perbankan yang masih ample di tengah volatilitas pasar Keuangan
dengan rasio AL/NCD > 100%, rasio AL/DPK > 20% dan LDR 93,39%, intermediasi
perbankan yang masih positif dengan pertumbuhan kredit 12,65% (yoy), risiko kredit yang
masih manageable dengan rasio NPL/F 2,66% dan pertumbuhan DPK masih positif
sebesar 6,57% (yoy).

Heru Cahyono juga menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Timur pada triwulan III – 2018
tumbuh 5,40% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional (5,17%) dengan
tingkat inflasi sebesar 2,75% lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (3,16%). Sejalan
dengan hal tersebut, sektor jasa keuangan di Jawa Timur juga mencatatkan kinerja yang
positif, antara lain tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan sebesar 6,28%
(yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar 7,82% (yoy) dan kredit/pembiayaan
10,67% (yoy).

Diantara kinerja positif perbankan Jawa Timur, bank syariah mampu
menunjukkan eksistensinya dengan mencatatkan pertumbuhan volume usaha sebesar
16,12% (yoy), DPK 13,84% (yoy) dan Pembiayaan 18,02% (yoy). Pertumbuhan tersebut
jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan di Jawa Timur sehingga
menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap perbankan.

syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, perbankan syariah di
Jawa Timur harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan
pembiayaan, mengingat risiko kredit perbankan syariah di Jawa Timur cenderung
meningkat secara signifikan yang ditandai dengan peningkatan rasio NPF dari 2,74% pada
triwulan III tahun 2017 menjadi 5,23% pada triwulan III tahun 2018.

Sebagai bagian dari sistem keuangan di Indonesia, industri perbankan syariah khususnya
BPRS tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan yang dipengaruhi
oleh kondisi ekonomi makro, maupun tantangan-tantangan lain yang muncul akibat dari
persaingan usaha serta meningkatnya tuntutan regulasi. Untuk menjawab tantangan
tersebut, Heru Cahyono menekankan bahwa BPRS di Jawa Timur harus mampu lebih
adaptif dan kreatif dalam menyusun berbagai strategi bisnis, baik strategi dalam
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maupun strategi dalam menjalankan
kegiatan operasional bank se-efektif dan se-efisien mungkin.
Semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPRS maka semakin
meningkat pula risiko BPRS sehingga mendorong kebutuhan terhadap Penerapan
Manajemen Risiko oleh BPRS. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja BPRS,
melindungi pemangku kepentingan (stake holder) dan meningkatkan kepatuhan BPRS
terhadap perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada
perbankan, OJK akan segera menerbitkan regulasi tentang Penerapan Manajemen Risiko
dan Penerapan Tata Kelola bagi BPRS.

Sehubungan dengan hal itu, Heru Cahyono meminta agar BPRS segera mempersiapkan infrastruktur yang memadai, terutama terkait
dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani, kecukupan Kebijakan dan Prosedur
serta kesiapan Teknologi dan Sistem Informasi.

Heru Cahyono juga menyampaikan concern mengenai rasio NPF BPRS yang tergolong tinggi, mengingat tingginya NPF berpengaruh signifikan terhadap penilaian tingkat kesehatan BPRS yang menjadi salah satu kriteria dalam penetapan status Bank Dalam
Pengawasan Intensif (BDPI), sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menurunkan tingginya rasio NPF tersebut sekaligus mengantisipasi peningkatan NPF.
Selanjutnya, terkait dengan pentingnya modal bank sebagai risk buffer dan pemenuhan
ketentuan permodalan, Heru Cahyono berharap agar BPRS dapat mengantisipasi dan
mengupayakan sejak dini kewajiban pemenuhan modal inti minimum yang harus dipenuhi
pada akhir tahun 2020, terutama bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar
maupun kurang dari Rp6 miliar.(Nawi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here