ATR/BPN Kabupaten Sidoarjo Gencarkan Sosialisasi Program PTSL

0
41
Sidoarjo, Sinar Pos
Wilayah kabupaten Sidoarjo, desa – desa masih banyak sekali yang tanahnya yang masih  belum mempunyai sertifikat dan belum adanya jaminan kepastian hukum atas hak tanah tersebut. Sehingga  seringkali memicu konflik atau permasalahan di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).
Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas sertifikat.
Program tersebut dituangkan dalam Peraturan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 Tentang kriteria desa yang bisa ditetapkan untuk mengajukan program PTS.
Seperti yang dijelaskan oleh Arkha Wiratma selaku Kasubag Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kabupaten Sidoarjo.
“Ia menjelaskan, bahwa untuk saat ini ATR/BPN kabupaten sidoarjo  berkonsentrasi ke wilayah kecamatan yang sertifikatnya masih rendah, contohnya desa-desa di wilayah kecamatan Prambon agar menjadi kecamatan lengkap. Maka tahun 2018 ini sudah tercapai 50℅ dari program PTSL maka yang 50℅ akan diselesaikan untuk tahun berikutnya,”tuturnya.
“Untuk desa-desa di wilayah kecamatan Kota bisa mengajukan permohonan sertifikat secara perorangan, bukan berarti tidak bisa mengajukan program PTSL akan tetapi program tersebut  lebih diutamakan untuk desa-desa di wilayah terpencil yang masih sangat rendah untuk sertipikat tanahnya,”tandas Arkha.
Selain itu, 2018 ini pemerintahan Jokowi-JK bersama Kabinet Kerjanya menargetkan 50.000 sertipikat tanah  Untuk wilayah Sidoarjo, melalui  Kementerian ATR/BPN memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan Program PTSL. Mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Sidang Panitia A, Pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertipikat.
Kementerian ATR/BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara mudah, transparan, efisien dan diharapkan sampai tahun 2025 semua wilayah di Indonesia tanahnya sudah bersertifikat.
ATR/BPN kabupaten Sidoarjo tetap mengutamakan pelayanan masyarakat, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan sertifikat tanah ATR/BPN kabupaten sidoarjo siap membantu karena di loket pelayanan juga membantu dan melayani konsultasi mengenai pertanahan,”pungkasnya.(Awi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here