Bimtek Petugas Penyidik Pegawai Negeri bidang LLAJ dan Launching 5 Aplikasi Sistem Informasi

0
100

Surabaya Sinar Pos – Dishub Jatim menggelar bimtek petugas penyidik pegawai negeri bidang LLAJ se jatim dan Launching 5 Aplikasi sistem informasi Managemen dishub jatim dalam rangka menyongsong industri 4.0 di Hotel Garden palace Surabaya mulai Rabu malam 21.11.18 hingga jum’at 23.11.18.

Kepala Dishub Jatim Fattah jasin menyatakan, tahap awal 5 yang kita selesaikan untuk aplikasi yang berhubungan dengan layanan pada masyarakat itu semua jadi harapan di era industri 401 sehingga sekarang manusia ini tidak harus ketemu orang, jadi langsung ketemu dengan sistem, salah satu dari kemudahan yang diperoleh itu pasti lebih cepat lebih akurat dan lebih ketat, misalnya kayak tadi rem cek itu di setiap terminal secara kondisional setiap saat dilakukan pemeriksaan kendaraan setiap bus penumpang ujarnya.

Selama ini sistemnya pakai manual, jadi kita harus beberapa hari nunggu baru tahu hasilnya. Dengan ini bisa langsung dimasukkan dalam sistem di provinsi bisa tahu berapa jumlah kendaraan, mana yang melanggar, danlain sebagainya, buku kir, ijin trayek, kemudian kelayakan kendaraan termasuk uji tipe yang menyangkut diminsi odol dan sebagainya katanya.

Odol di tanjung perak masih banyak berkeliaran seperti apa tanya wartawan, Fattah jasin menjawab, sekarang kami hanya punya wilayah di terminal, kalau di luar itu kewenangan kepolisian, di terminal masih ada operasi kestip (operasi sadar keselamatan dan ketertiban) itu ada di tipe A.dan tipe B, termasuk odol didalamnya, kalau itu mencurigakan dari tipe, itu ditilang. Diwilayah pelabuhan operasi gabungan, ada otoritas, yang punya kewenangan, melibatkan polisi, operator pelindo dan lainnya, tapi diluar pelabuhan itu wilayah kepolisian, tutur Fattah jasin.

Sementara itu Kasubdit bina pembangunan daerah kementerian Perhubungan, Suprayitno mengatakan, kita harus memaknai daerah, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, jatim oto baik untuk melaksanakan pelaksanaan pusat jadi kewenangan daerah ujarnya.

Di perhubungan itu merupakan salahsatu dari 18 urusan yang sifatnya wajib non dasar yang diserahkan ke daerah. Alhamdulillah malam ini kita menyaksikan betapa kreatifnya jatim kususnya dishub untuk menciptakan inovasi sehingga isensi otonomi itu betul betul di maknai mendalam katanya.

Unda undang O3 itu undang undangnya semua kementerian lembaga sebenarnya kalau undang undang sektor itu bertentangan dengan undang undang O3 itu jelas 12 mil itu kewenangan provinsi tuturnya.(Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here