DIDUGA DEMI MENGEJAR TARGET PULUHAN MILYAR,BEBERAPA WARGA MERASA TERDHOLIMI OLEH PERHUTANI MALANG

0
148

Malang,Sinar Pos
Diduga mengejar target 27 Milyar rupiah yang dikejar oleh perhutani rupanya mencederai masyarakat yang merasa terdholimi oleh kebijakan pihak Perhutani Malang.Dengan dibukanya 78 titik wisata baru rupanya menimbulkan kepelikan sampai saat ini. Pendapatan besar yang diterima oleh BUMN tersebut rupanya menimbulkan ketidak puasan Masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan yang oleh Masyarakat dirasa tidak sesuai prosedural. Hal tersebut terungkap ketika beberapa KTH (kelompok Tani Hutan) pemegang SK IPHPS (surat keputusan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial) di sekitaran pantai selatan yang merasa terdholimi oleh Perhutani tersebut bercerita kepada wartawan Sinar Pos sabtu 17 november 2018 kemarin.

Menurut salah satu warga,seharusnya dalam membangun wisata apalagi yang berstatus sebagai hutan lindung. Dalam peralihan fungsi kawasan itu harusnya ada izin. Tidak serta merta langsung eksekusi lahan seperti apa yang dilakukan perhutani saat ini. Yang mendatangkan alat berat,ekploitasi besar-besaran. Tanpa ada koordinasi dengan masyarakat yang saat itu sebagai pengarap lahan perhutani ataupun masyarakat sekitar. Bahkan diteluk asmara masyarakat yang punya hak garapan tersebut tidak pernah diajak komunikasi.dan orang luar yang notabenya tidak mempunyai hak garap malah mendapatkan tempat di tempat wisata tersebut dengan membeli lahan perpetak antara Rp.40-60 juta.

Namun apa yang dikatakan oleh warga tersebut di bantah oleh Asisten Perhutani(asper) suyatno.” Tidak benar itu mas. Tidak ada jual beli lahan. Tidak benar pula apa yang dikatakan masyarakat tersebut. Kami dari pihak Perhutani sendiri punya hak penuh atas pemanfaatan lahan kami(Perhutani) sesuai dengan PP.no 72 tahun 2010. Kami tidak merugikan pihak manapun.Jika ada pihak yang merasa dirugikan,dia dirugikan dari segi mana? pertemukan dengan kami mas pihak tersebut.”Ungkap Suyatno

Sedangkan untuk masalah izin alih fungsi hutan,semua berada pada wewenang ADM(administratur) dirinya hanya pelaksana dari kebijakan ADM. Imbuh Suyatno.

Peliknya masalah yang berkepanjangan tersebut membuat sebagian masyaratkat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan akan membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melaporkan pihak-pihak Perhutani yang di duga telah menyalahgunakan wewenang.Agar ada kejelasan hukum untuk masyarakat yang notabenya sebagai mitra perhutani tersebut.(Ilham)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here