Di Duga Proyek Gedung SDN Pakis V/VI Senilai 5 Milyar Tidak Sesui Spesifikasi, Dinas PU Cipta karya tutup mata

0
204

(Proyek Hasil Uang Rakyat, Di duga tidak di gunakan dengan semestinya )

(Proyek pembangunan gedung sekolah SDN Pakis V/VI di jalan raya Pakis Sidokumpul No.55 Kelurahaan Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya diduga syarat pencurangan )

Surabaya, Sinar Pos

Salah satu hal yang sangat diharapkan masyarakat adalah wujud pembangunan yang terselenggara dengan baik, lancar dan sesuai kontrak kesepakatan bersama dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Dinas dari Pemkot.

Namun tidak dengan salah satu pengerjaan proyek pembangunan gedung sekolah SDN Pakis V/VI yang dikerjakan dilokasi jalan raya Pakis Sidokumpul No.55 Kelurahaan Pakis Kecamatan Sawahan, pasalnya pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Dinas dari Pemkot dan tidak sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja bersama.

Proyek pembangunan gedung sekolah SDN Pakis V/VI yang menelan APBD Kota Surabaya senilai hampir 5 Milyar ini diduga telah terjadi banyak pelanggaran dan penyimpangan yang pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Salah satunya adalah ukuran pembesian yang diduga ada kecurangan dalam ukurannya dan disinyalir tidak sesuai spesifikasi dalam pembangunan gedung pada umumnya.

Disamping itu, perlindungan jaminan keselamatan terhadap para pekerja merupakan kewajiban bagi para Kontraktor yang bergerak di bidang jasa dan konstruksi, terutama pekerjaan dengan risiko tinggi. Aspek keselamatan mestinya menjadi hal utama, selain prinsip-prinsip kesejahteraan para pekerja. Namun jika ada sebuah kontraktor yang mengabaikan keselamatan kerja selayaknya harus dikenakan penalti atau sanksi tegas, karena menyangkut hidup orang banyak. Karena keselamatan kerja itu menyangkut kondisi lingkungan kerja, termasuk di dalamnya masalah penyimpangan peralatan atau pun juga keselamatan terhadap para pekerja. Akan tetapi dalam hal ini, proyek pembangunan gedung sekolah SDN Pakis V/VI sama sekali tidak ditemui para pekerjanya yang menggunakan alat keselamatan kerja.

Ketika team awakmedia melakukan klarifikasi dilokasi proyek, seorang pelaksana yang berinisial K hanya berkata “Saya mengerjakannya sesuai instruksi yang ada pada gambarnya saja. Monggo jenengan bertemu langsung saja kepada pemilik kontraktor yang bernama U (inisial-red) ungkapnya”. Ketika team awakmedia telah membuktikan ukuran material untuk pembesian dengan menggunakan skett mart digital, dan terbukti ada kecurangan untuk ukuran pembesiannya. Akan tetapi di saat yang sama, U selaku pemilik kontraktor menolak untuk diukur ulang material besinya sebagai pembuktian bersama dan U berdalih dengan ukuran material besinya sudah pesan ke pabrik sesuai ukuran pada umumnya “ungkapnya “.

Ketika team awak media masih melakukan konfirmasi kepada U selaku pemilik kontraktor, U hanya diam aja tanpa jawaban apapun, dan tidak berani melanjutkan hak jawabnya ke awak media, betapa kagetnya tiba tiba U selaku kontraktor langsung meninggalkan lokasi. Ada apa dengan U selaku kontraktor pemenang tender proyek tersebut ?

Akhirnya team awakmedia berinisiatif untuk melakukan wawancara jarak jauh dengan cara melakukan klarifikasi lagi kepada U selaku pemilik kontraktor melalui via seluler, namun  tidak  mau di angkat.

Setelah itu team awak media mencoba melanjutkan lagi koonfirmasi ke Pihak Dinas terkait Pu Cipta Karya dan Tata Ruang di kantor pemkot , guna menindak lanjuti temuan dari team. Namun pihak dinas Pu cipta karya dan tata ruang sulit untuk di temui dan di mintai keterangan tentang proyek tersebut. Proyek gedung SDN pakis v itu di duga syarat kecurangan karena lemahnya kurang pengawasan dari dinas terkait tertentu.

Menurut Agus Purwanto, SH selaku Praktisi Hukum mengatakan, “Jika memang sang kontraktor terbukti seperti itu, maka pihak kontraktor telah lalai dalam memegang tanggung jawab yang sudah disepakati dan ditanda-tangani bersama di dalam buku kontrak proyek, dan pihak pengguna bangunan serta negara juga bisa saja merasa dirugikan jika terjadi apa-apa terhadap bangunan tersebut karena pembangunannya yang tidak maksimal. Dan jika nantinya terbukti bahwa pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian kontrak, maka bisa dipastikan bahwa sang kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut bisa terkena sanksi atau diseret ke ranah hukum oleh instansi pemerintah terkait, untuk mempertanggung-jawabkan proyek yang dikerjakannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada buku kontrak perjanjian proyek” imbuhnya. ( HARY JOGGER )

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here