Bawaslu Gandeng Media Dalam Sosialisasi Pemilu 2019

0
22

JEMBER – Dalam rangka sosialisasi pemilu 2019 ini, pihak Bawaslu menggandeng media untuk juga serta

melakukan pengawasan, tidak semua tantangan bisa dihadapi dengan mudah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, Nur Elya Anggraini menyebut ada tantangan berat yang dihadapi Bawaslu, dimana ketika peraturan tidak sinkron dengan norma yang ada dan berupaya untuk mensinkronkannya sebab Bawaslu berpijak atas norma.

“Bila kemarin masih ingat tentang pelarangan calon koruptor, saat itu Bawaslu dinilai membela koruptor. Padahal, tidak sedikit pun maksud kami membela koruptor, jauh sebelum pencalonan itu dilakukan, Bawaslu sudah mengusulkan fakta integritas pada Parpol untuk supaya tidak mencalonkan mantan napi koruptor,” kata Ely, sapaan akrab mantan wartawan radio tersebut saat acara sosialisasi Bawaslu Kabupaten Jember bersama awak media di hotel Meotel, Kamis 18/10/18.

Masih sambung Elly, ketika ada mantan napi koruptor kemudian mencalonkan diri tidak lolos dan melapor, tetap Bawaslu akan memproses sebab bila tidak diproses maka Bawaslu dianggap melanggar. Persoalan norma, Bawaslu kembali pada norma yang lebih diatasnya yakni undang-undang. Sementara di undang-undang yang dicabut hak pilihnya hanya dua, napi kejahatan seksual dan napi yang terlibat narkoba, tidak ada mantan napi koruptor.

“Jadi, itu tantangan terberat kami di Bawaslu. Selain itu, tantangan terberat kami kedua yakni kewenangan kami yang begitu besar, utamanya masalah sengketa. Sepertinya itu hal kecil namun bisa  dampaknya besar, dapat mengubah susunan pencalonan yang sudah ditetapkan ketika sengketa itu diajukan, mengubah susunan orang-orang yang berpotensi jadi. Ini kewenangan baru bagi kami,” ujarnya.

Proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu melalui proses sidang-sidang, yakni sidang ajudikasi. Hal tersebut juga merupakan kewenangan baru bagi Bawaslu yang baru diresmikan sekitar dua bulan yang lalu sebagai badan, dimana sebelumnya masih berbentuk adhoc. Jadi, kewenangan yang begitu besar itu menurut Ely juga merupakan tantangan besar yang dihadapi pihak Bawaslu.

Ely menyebut melindungi hak pilih juga merupakan tantangan terberat bagi Bawaslu sebab setiap pemilu hak pilih selalu berubah. Menjaga hak pilih merupakan tantangan yang dihadapi Bawaslu, ketika seseorang sudah memiliki hak pilih, agar supaya tidak dicoret. Orang yang memenuhi syarat jangan sampai tidak terdaftar sebagai pemilih. Maka kemudian, wajar bila aturannya dibuat berlapis, bila tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan syarat menunjukkan E-KTP.

“Masalah DPT ini menjadi atensi Bawaslu RI, beberapa waktu yang lalu Bawaslu RI mengajak bersama-sama untuk kembali mencermati pemilih. Agar supaya orang yang telah memiliki hak pilih benar-benar terdaftar di DPT. Beberapa waktu lalu, Bawaslu sampai membuka posko pengaduan, di masing-masing kecamatan ada posko pengaduan, untuk benar-benar memastikan orang yang memiliki hak pilih sudah terdaftar,” pungkasnya.

Pantauan media ini saat acara sangat meriah sekali, apalagi  ada sesi tanya jawab dengan Narasumber .(Bas/Rol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here