Validasi Data Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Wilayah Regional Timur

0
102

SURABAYA, SINAR POS – Validasi data tertib penyelenggaraan jasa konstruksi kepada 36  satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (Kemen PUPR)  wilayah regional timur di Surabaya, Senin (15/10).

Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pusat Sumito, didampingi oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Eddy Irwanto, menyatakan,  Agendanya validasi data-data satker-satker, data tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di masing-masing satker di daerah-daerah. evaluasi terkait dengan tertib penyelenggaraan, kalau ada yang melanggar atau tidak,akan ditemukan sendiri oleh auditor. Ini sifatnya pembinaan saja,ujarnya.

Sumito berharap teman-teman satuan kerja lebih tertib karena itu jadi sasaran kita di dalam renstra kita bahwa satker-satker itu kedepan menjadi lebih tertib, disana tertuang ada minimal 40 persen sudah tertib di akhir tahun 2019, kan kita renstranya mengikuti pemerintahan dari 2014 sampai 2019 kita punya renstra untuk itu. Diantara renstra itu yang terkait dengan kita direktorat bina penyelenggaraan itu antara lain meningkatnya tertib  penyelenggaraan  bina konstruksi. Jumlah  peserta 16 provinsi. Ada tiga Balai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mengikuti kegiatan tersebut, yakni Balai Jasa Konstruksi wilayah IV Surabaya, Balai Jasa Kontsruksi wilayah VI Makasar dan Balai Jasa Konstruksi wilayah VII Jayapura. Tuturnya.

Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi wilayah IV Surabaya, Eddy Irwanto menyatakan, ketiga Balai Jasa Konstruksi itu membawahi wilayah kerja propinsi. “(Seperti) Kami Balai Jasa kontruksi wilayah IV Surabaya membawahi 6 propinsi , yakni DIY, Jateng, Jatim, Bali, NTB dan NTT. Begitu Balai Konstruksi lainnya membawahi wilayah kerja propinsi masing-masing,” ujarnya.

Masih kata Eddy, Para Satker itu diundang ke sini, merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya, yang bertujuan untuk  pengumpulan data tertib penyelenggaran jasa kontruksi. Data-data  yang terkumpul itu divalidasi hari ini , Senin (15/10). Ini sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berubah dan diberlakukan saat ini. Misalnya, Perpres No 16 tahun 2018 yang baru pertengahan tahun diterbitkan dan turunannya baru dikeluarkan itu dan telah diikuti LKPP. “Peraturan terkini ini, mengatur penyesuaian penyelenggaraan barang dan jasa lebih tertib lagi nantinya. Begitu pula dengan revisi Permen-PU No 31 Tahun 2015  tentang standar dan pedoman penyelenggaran jasa konstruksi dan jasa konsultan,” katanya.

Eddy mengharapkan para sakter tertib dalam penyelanggaran jasa konstruksi. Mulai dari proses lelang sampai penyerahan barang dan jasa direalisasikan. Perihal data- data yang divalidasi banyak itemnya sesuai peraturan yang berlaku. Misalkan standar dokumen kontrak, SK Pembentukan tim Satker dan pelaksana, serta pengawas akan dicek semuanya. “Bahkan, sampai berita acara serah terima barang akan diperiksa dengan teliti . Juga termasuk tanggal diterbitkan dan sebagainya. Panitia lelang periksa, termasuk jasa sewa alat berat harus lengkap semuanya,”ucapnya.

Pihaknya  menginginkan, para satker itu tertib dan patuh terhadap peraturan dan tidak sampai  terjadi pelanggaran. “Dihindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan satker itu,” tuturnya.(Nwi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here