BINCANG SANTAI TENTANG PP NO.24 TAHUN 2018

0
62

SURABAYA, SINAR POS

Himpunan  Pengembang Permukiman Perumahan Rakyat (HIMPERRA), menggelar Bincang Santai tentang PP.24, tahun 2018, dengan Tema: Tentang Perijinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik, di Surabaya Kamis (30/8).

Ketua DPW Jatim Himperra, Supratno menyatakan, Terkait PP no.24/2018, tentang OSS (Online Singgle Submission) sebenarnya itu sudah lama status perijinannya,  Cuma pelaksanaannya yang belum. Sebenarnya regulasi yang digulirkan oleh pemerintah pusat sudah bagus, tinggal eksekusinya oleh Pemda, termasuk PP64/2016, itu bagus,  seorang pengembang yang bangun rumah subsidi, tidak perlu ijin lokasi, tidak perlu mengurus ijin prinsip dan lain sebagainya. Berdasarkan PP64/2016, tapi prakteknya, eksekusi di lapangan tidak seperti itu, karena di dek H itukan takut PAD nya kurang, terus kelemahannya di pusat tidak ada polisi yang mengawasi pelaksanaan PP itu, begitu juga dengan PP24, akan semakin sederhana, tapi kita bincangkan kepada teman-teman itu, apa kelemahan-kelemannya atau kondisinya di daerah kayak apa, kita perbincangkan dengan teman-teman, masing-masing daerah prakteknya mungkin beda, tergantung goodwill dari pada pemimpin setempat, ujarnya.

OSS ini juga juklistnya belum ada, tapi ada juga yang mendahului, sehingga kita mau mengurus ijin saat ini. Ada teman-teman seperti itu, ini perlu kita sampaikan juga masukan-masukan daerah, juga juklist nya belum ada, bagaimana kita,  apakah menggunakan sistem yang lama, tergantung pada stageholder yang menangani itu, kita inginnya ijin yang mudah, pasti. Kalau mengenai biaya asal itu normatif, bisa ditentukan, tidak ada masalah, kalau pengusaha, yang dibutuhkan kepastian, hemat waktu dan biaya. Ada pemda yang cepat, ada pemda yang lama. Pengalaman saya, dishub itu cepat, sedangkan membangun didaerah yang lain lama, tapi pemda situbondo itu cepat. Soal waktu,  tidak ukuran hari, kita satu bulan saja itu cepat, daerah lain ada 6 bulan, ada setahun. mulai ijin prinsip, ijin lokasi, karena memang masing-masing daerah beda, ada ijin prinsip gak perlu, langsung ijin lokasi.katanya.

Ada daerah yang lakukan ijin prinsip, lalu ijin lokasi, lalu penguasaan blok line nya kalau bangun rumah, baru IMB, sebelum IMB itu ada UKL, UBKL, yang lebih dari 250 unit itu harus ada amdalnya, macam-macam.

Anggota Himperra nasional lebih dari 1.600, di jatim 200 lebih, karena tetap yang lama langsung melebur. Realisasi bangunan rumah, 60%  dari target 12.000 , ijin sudah siap, lahan juga siap. Kemarin ada kendala, kalau realisasi itu harus ada SLF (sertifikat layak fungsi), itu rata-rata daerah belum siap, ahirnya menggunakan SKA (Surat keterangan keahlian), itu agak menghambat tutur Supratno.

Sementara itu, Wakil Ketua DPP  Himperra, Nurhadi menyatakan, Himperra itu organisasi, yang menaungi beberapa pengembang. Himperra (Himpunan pengembang permukiman perumahan rakyat), siapa Himperra, adalah baju baru dari para pengembang, orangnya adalah orang-orang APERSI semuanya dari Apersi Pak Ketum Bu Endang, itu kita harapkan semuanya masuk di Himperra, karena didalam Munas maupun Rakernas itu, apabila penyatuan dengan pecahnya dua DPP menjadi satu DPP ketemu, kita sudah siap menjadi sekjen, Ketum kita, maka untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita baiknya  kita ganti baju, orangnya tetap, ganti baju. Ujarnya.

Kalau kita tidak ketemu dan berganti baju, otomatis kita ajak orang ke bendera, seperti itu. Termasuk juga nantinya keanggotaan , termasuk sirengnya, itu memang yang diharapkan kementerian PUPR, karena kementerian PUPR itu sudah memfasilitasi untuk penyatuan tersebut berkali-kali, sekarang berharap untuk berganti baju baru agar mereka tidak enggan melakukan aktifitas yang all out seperti sekarang ini. Keanggotaannya kita buat pola secara otomatis. Namun kita sampaikan ke masing-masing, kita sosialisasikan ke masing-masing, kita organisasi baru, kalau tidak mau jangan di paksa. Katanya.

Kita di dukung kementerian, bahkan acara kita di aula kementerian, dan sambutan kementerian PUPR, sangat mendukung sekali, karena PUPR tidak mau mendengar persengketaan. Harapan kami, independen kita. Tutur Nurhadi. (Nwi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here