Membangun SDM Konsultan Kreatif, Inovatif dan Kompetitif

0
53

SURABAYA, SINAR POS

Inkindo Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Kerja  (Raker) Tahun 2018 di Surabaya  Rabu (29/8) dengan Tema : Membangun SDM Konsultan  Kreatif, Inovatif dan Kompetitif.

Kepala Dinas PU dan Bina Marga  Provinsi Jatim, Ir. Gatot Sulistyo Hadi menyatakan, Raker ini  agenda tahunan dari Inkindo dalam rangka dia mau membuat kebijakan  di intern di Inkindo sendiri,  kami disini  dimintai bantuan untuk  membuka  Raker ini, Harapan kami  seperti apa yang di manatkan oleh seseorang  tentunya niat profesionalitas itu juga di awali  masing-masing  anggota bagaimana  yang saya tuangkan didalam sambutan tadi. Ujarnya.

Kalau terjadi kesalahan design, PPKnya  harus jeli juga, jadi bukan salah menurut inkindo, kitapun kurang jeli, itupun secara umum, dari kontraktornya ,  konsultannya , perencana, pengawas , dari BPK selaku ownernya iya, saya konotasinya ini salah, itu salah tidak.

Mengenai bendera, fakta dilapangan tidak bisa dihindari, memang benderanya itu, tapi orangnya bukan itu. Jadi kita  seperti  beli kucing dalam karung, katakan saya punya bendera, maaf ya, sampean yang mengerjakan karena sampean punya link, apa mungkin saya tidak mau meminjamkan, tapi orang lain berpendapat, oh garapannya  Pak Gatot, ternyata ini yang ngerjakan, sopo sing wero, gak ngerti Pak, itu yang repot tutur  Gatot Sulistyo Hadi.

Sementara itu Kepala DPW Jatim INKINDO, Darmadjaja  menyatakan,  sebagai seorang perencana, konsultan perencana, pengawas itu harus mengetahui bahan-bahan terbarukan yang ada di pasaran, karena kita harus mengikuti, tanpa belajar, apa kita mengetahui bahan bangunan yang terbarukan,  kita sebagai perencana sudah ketinggalan, itulah yang disebut kreatif inovatif kan, apa namanya  harus jauh lebih ke depan memikirkan, karena sekarang antara waktu pembangunan  dan tingkat kesulitan tanpa bahan bangunan yang terbarukan kita akan lama membangunnya, jadi  barang terbarukan contohnya saja, bata ringan itu bikin bangunan lebih cepat, ujarnya.

Jadi kalau kesalahan teknis seperti disampaikan Pak Kadis tadi misalnya RAB, sama gambar itu sering terjadi karena kurang ketelitian  kedua belah pihak, antara perencana  dengan pemeriksa, dalam hal ini mungkin  dari pihak dinas, pihak dinas hampir seluruh jatim diperiksa dia,  untuk bangunan-bangunan atau apalah yang terkait dengan pemeriksa. Saya rasa mungkin ada kelemahan  di anggota inkindo yang kurang teliti, dalam hal karya perencanaannya itu sendiri, jadi mungkin juga yang  disampaikan Pak Kadis itu kemungkinan setelah kita mengajukan keluar biaya A, ternyata dana yang tersedia tidak A, sehingga  harus dikurangi, itu yang  menjadi tidak teliti, jadi antara RAB  sama  gambar itu tidak sinkron dan waktu perencanaan itu relatif pendek, antara 3 sampai 4 bulan, relatif  pendek.

Kalau misalnya sama-sama professional, paling tidak untuk bangunan diatas 4 – 5 lantai itu bisa 5 bulan, karena  pekerjaan mulai penyelidikan tanah sampai selesai diminta Pak Kadis bangunan seperti kita ada ini memang harus teliti, jadi seperti itu  akibat juga dari billing rate yang rendah, karena biaya konsultan sekarang itu saya rasakan sangat rendah,  tidak sampai 2%, dari biaya phisik konstruksi (BKF), jadi sangat rendah,  tidak sesuai, di tahun 98 itu enak ada SK 3 menteri, sekarang tidak, karena kemampuan keuangan daerah itu terbatas, sedangkan kepala daerah mau membuat mercu suar, harganya tidak disesuaikan, dengan  kebutuhan tenaga ahli sebagai perencana, sebagai konsultan pengawas, itu tidak disesuaikan, ini lagi mengejar Pak Kadis dan LPJK, kami sampaikan minggu yang lalu supaya bisa  disesuaikan billing rate, minimal untuk  konsultan, karena billing rate minimal konsultan sudah ditetapkan oleh menteri dalam hal ini SE31.  itu sudah ditetapkan untuk pekerjaan-pekerjaan di lingkungan  PU itu sudah memakai billing rate minimal.

Contoh gampang ya, Sarjana S1 nol tahun billing rate  minimal yang ditetapkan  kementerian PU sudah Rp 18 juta, dengan  sertifikat keahlian muda, sedangkan  sekarang tendernya diminta  misalnya oleh provinsi atau kabupaten, itu mintanya madya, tapi bayarannya  billing rate nya masih sekitar 8 hingga 10 juta, jadi sangat jauh.

Itu kami minta dihargai dalam hal ini profesi kami sebagai seorang konsultan yang di tuntut professional, seperti itu tapi kita harus bekerja sama dengan Pak Kadis ya,  dalam hal ini sebagai  Pembina teknis.  Dunia konstruksi itu saya rasakan sangat kurang sekali pembinaan, baik ditingkat provinsi, kota maupun kabupaten, inilah yang harus dimengerti oleh tingkat provinsi dalam hal ini Pak Gubernur, Walikota  Bupati harus mengerti supaya disosialisasikan atau kita hearing dengan DPR setempat, DPR prov maupun kabupaten untuk penyesuaian billing rate yang harus layak diterima oleh konsultan. Contoh, di satu kabupaten, itu non skill tidak ber pres KA BUMRnya itu Rp 3,500,ooo.- kami  di konsultan,  dengan  SKA  muda itu Rp4.200.000.- kita kan tidak ada akses keadilan untuk suatu  penghargaan seorang professional , tutur  Darmadjaja. (Nwi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here