FOKUS GROUP DISCUSSION APHK

0
24

SURABAYA, SINAR POS

Asosiasi  Pengajar  Hukum  Keperdataan  (APHK)  Menggelar Fokus Group Discussion (FGD) yang ke dua dengan 70 orang peserta  dengan Tema : Rule Of The Law Dengan Eksistensinya di Era Globalisasi  di Hotel Swissbel-in Tunjungan Senen  hingga selasa (27-28 Agustus).

Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Drs Muhammad Syarif  Msi, menyatakan  Pihaknya Berharap acara ini bisa di tindak lanjuti, ini adalah semaian nasional. dengan membentuk FGD yang nantinya ingin  bahas tentang undang-undang (UU) Perikatan  yang sudah 120 tahun,  belum pernah di evaluasi, saya kira sudah waktunya diperbarui karena sudah cukup lama. Saya kira itu menarik untuk di diskusikan oleh para peserta FGD dan UTM (universitas Trunokoyo  Madura) siap untuk menindaklanjuti  kalau tindak lanjutnya harus bagaimana mempercepat proses agar UU perikatan nasional itu segera di legalisir, karena kebutuhan  yang sangat  mendesak di masyarakat.

UU perikatan ini saya berharap   segera  dirubah  menyesuaikan  dengan kedaan sekarang  tentunya berbeda  dengan 120 tahun yang lalu. Makanya  tadi saya tawarkan kepada anggota asosiasi pengajar hukum perikat, hukum perdata itu untuk menindak lanjuti nanti  paska UGD ini di kampus UTM, sehingga nanti percepatan bisa kita lakukan.ujarnya.

Yang dipastikan non kontraktual  ternyata masih banyak terjadi di masyarakat yang perlu, betapa pentingnya peranan UU yang baru ini. Saya berharap setelah ini ada tindak lanjut yang lebih cepat sehingga para anggota ABHK  bisa menindak lanjuti  di UTM.

Himbauan kepada Pemerintah  sesegera  mungkin UU itu bisa di evaluasi dan diperbarui  memang  menurut anggota asosiasi pengajar  Hukum perdata, masih perlu di rivisi, diperbarui, saya kira aspirasi itu perlu di pertimbangkan untuk kepentingan kita semua tuturnya.

Sementara itu  Prof Dr. Kuswardani SH, Dekan Fakultas Hukum  (FH) UTM, menyatakan  ini merupakan kerjasama FH dengan Asosiasi pengajar Hukum keperdataan, ini acara kedua, yang pertama di Jogya, tujuan acara ini untuk lebih meningkatkan kualitas dari masing-masing dosen hukum keperdataan, terlebih lagi di kesempatan ini dibicarakan mengenai hal-hal perdata di Indonesia, sehingga di harapkan  kami bisa  memberikan sesuatu tonggak  pembicaraan yang bisa mempropvokasi  perbaikan hukum perdata di Indonesia.ujarnya.

Mengenai hukum perdata sendiri  kebetulan saya dekan hukum perdata, namun dalam hal ini pentingnya yang di bahas adalah hal yang ada selama ini perlu di perbaiki. Pemerintah sepertinya kurang care kurang me respon persoalan-persoalan terkait  keperdataan, Pemerintah lebih menonjolkan sisi-sisi mengenai  ketatanegaraan. Makanya kita  ingin aturan-aturan yang di adopsi sekian  lama ada perubahan dikemudian hari.  UU Perikatan  yang harus  diperbarui itu saya pikir para profesor  di bidang keperdataan yang lebih kompeten untuk membicarakan itu.tuturnya. (Nwi).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here